Gegara Dipecat, Staf Desa di Takalar Ngadu ke DPRD. DPRD Mau Panggil Paksa?

Diperoleh informasi, tercatat enam plt kades yang melakukan pemecatan perangkat desa di Takalar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kisruh pemecatan beberapa staf atau perangkat desa dan kepala dusun (kadus) yang dilakukan oleh sejumlah pelaksana tugas (Plt) kepala desa (kades) di Kabupaten Takalar, masih berlanjut.

Beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh masyarakat dari Desa Parangbambe, mengadukan pemecatan perangkat desa tersebut di Komisi I DPRD Takalar.

Pada hari Senin (5/2/2018), giliran tokoh masyarakat dari Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara (Galut), yang mengadu ke Komisi I DPRD Takalar. Hadir juga staf desa yang dipecat oleh Plt Kades Sampulungan.

Kedatangan tokoh masyarakat itu diterima Wakil Ketua Komisi I H Nurdin HS dan Sekretaris Komisi I, Husnia Rahman.

Nurdin yang legislator PPP, yang dikonfirmasi lewat telepon, mengatakan, perangkat desa yang dipecat ikut hadir mengadukan nasibnya.

Nurdin HS, anggota DPRD Takalar
Nurdin HS, anggota DPRD Takalar (int)

Nurdin menjelaskan, akan memanggil pejabat Pemda Takalar yang membidangi pemerintahan, Camat Galesong Utara, dan plt kades yang memecat stafnya untuk dimintai klarifikasi.

Menurutnya, pemecatan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Tokoh masyarakat Desa Sampulungan, Nongke, mengatakan, setelah pemecatan 8 staf perangkat Desa Sampulungan, kondisi dan suasana desa sudah tidak kondusif.

Selain mengadukan pemecatan sejumlah perangkat desa, tokoh masyarakat juga khawatir adanya potensi konflik jika rentetan pemecatan tidak ditanggapi oleh Pemda Takalar.

Diperoleh informasi, tercatat enam plt kades yang melakukan pemecatan perangkat desa di Takalar.

Sekretaris Komisi I, Husnia Rahman, menjelaskan, pihaknya sudah menyurat ke Camat Galesong Utara dan Plt kades terkait rentetan pemecatan aparat desa dan kepala dusun, namun sang camat belum datang mengklarifikasi.

DPRD Takalar, kata Husnia, akan melakukan pemanggilan paksa kepada para Plt kades itu jika pada pemanggilan kedua dan selanjutnya mereka masih mangkir.

DPRD juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, jika harus dilakukan pemanggilan paksa.

Humas Pemda Takalar, Syahrir, mengatakan, harus diperjelas apakah mereka yang dipecat berstatus honorer atau tenaga sukarela.

Menurutnya, tidak semua perangkat desa berstatus honorer. (*)

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Insan Ikhlas Djalil
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help