TribunTimur/

Terlibat Kasus Dugaan Korupsi, Nasib Wakil Ketua DPRD Bantaeng Ditentukan Pekan Depan

Kasus dugaan korupsi dana aspirasi Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bantaeng tahun 2011.

Terlibat Kasus Dugaan Korupsi, Nasib Wakil Ketua DPRD Bantaeng Ditentukan Pekan Depan
HASAN BASRI
Wakil Ketua DPRD Bantaeng, Andi Alim Bahri kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (4/9/2017) hari ini. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Nasib Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Andi Alim Bahri akan ditentukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar dalam waktu dekat ini.

Majelis hakim Pengadilan bakal membacakan putusan atau vonis perkara yang menjerat Andi Alim Bahri dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bantaeng tahun 2011.

"Pekan depan sudah masuk dalam pembacaan putusan atas perkara itu," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajar Aswad kepada Tribun, Selasa (14/11/3017).

Andi Alim Bahri sebelumnya dituntut 2 tahun enam bulan penjara atas kasus itu. Ia juga kena ancaman denda 50 juta subsidiair 3 bulan kurungan, serta uang pengganti atas perbuatan terdakwa membayar uang pengganti kerugian nehara sebesar Rp. 7.357.500.

"Apabila tidak mampu membayar , maka diganti kurungan satu bulan penjara," ujarnya.

Perbuatan terdakwa dalam perkara dinyatakan melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp (sebagaimana dalam dakwaan subsidiair).

Alim Bahri yang juga selaku wakil ketua DPRD Bantaeng ditetapkan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pelatihan sebesar Rp 129 juta.

Adapun asus ini bermula adanya program pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik.

Total anggaran dialokasikan senilai Rp 249 Juta lebih yang dianggarkan pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng dari APBD T.A 2011.

Ditemukan terdapat selisi antara realisasi penggunaan anggaran dengan jumlah anggaran yang ada. Perbuatan terdakwa dalam kasus ini berdasarkan hasil audit perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulsel senilai Rp 192 Juta lebih.

Sebelumnya dalam kasus ini juga telah menyeret seorang terpidana lain atas nama Sangkala Irwan. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help