Ketua RT Ini Nilai Danny Pomanto Plin Plan. Larang RT/RW Berpolitik Kini Pakai RT/RW di Pilwali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua RT 06-RW 07 Tamamaung, Junaedi Hasyim, menyebut Wali Kota Makassar adalah pemimpin yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya.

Junaedi protes dengan maneuver politik Danny Pomanto memanfaatkan RT/RW untuk menggalang dukungan maju Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 lewat jalur independen.

Baca: Rina Nose Lepas Jilbab, Irfan Hakim dan Ramzi Malah Kena Batunya. Ada Malah Sampai Nangis!

Baca: Terungkap! Sering Ke Luar Negeri, Alasan Rina Nose Lepas Jilbab Ternyata Menyeramkan

Baca: Beredar Foto Umi Pipik Peluk Vokalis Band. Sudah Nikah Siri? Ternyata Ini Kejadian Sebenarnya

“Padahal wali kota sendiri yang dulu membuat aturan ketua RT/RW tidak boleh berpolitik. Kini justeru RT/RW dipakai sebagai mesin politik menghadapi pilwali,” kata Junaedi via keterangan tertulis kepada tribun-timur.com.

Junaedi yang akrab di sapa RT Mudayya salah satu ketua RT di kecamatan Panakkukang sangat menyesalkan beredarnya format dukungan untuk pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti dengan memanfaatkan RT/RW.

“Masyarakat dan terutama pengurus partai politik tentu masih ingat. Pengurus parpol harus mundur dulu jika ingin maju pemilihan RT/RW. Kini malah ditarik-tarik berpolitik. Kan lucu,” tambahnya.

Ia mengatakan cara ini sangatlah tidak etis karena memanfaatkan para ketua RT/RW untuk mengumpulkan KTP dan mengisi format dukungan yang diketahui untuk jalur independen

Menurut Keppres No.49 Tahun 2001 sudah jelaskan bahwa RT/RW atau Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Kemasyarakatan tugas RT/RW ialah untuk melayani kepentingan warga dalam kaitannya membantu kepentingan pemerintahan setempat.
"Bukan mengurusi kegiatan politik apalagi dimanfaatkan untuk mengedarkan formulir dukungan,” tambah Junaedi.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa pengurus RT/RW bukanlah organisasi politik. Juga sangat jelas, pengurus RT/RW adalah melayani kepentingan warga, bukan mengurusi kepentingan politik kandidat di pilwali.

“Bagaimana jika ada warga tidak mau mengisi formulirnya? Apakah tetap mendapat pelayanan prima di tingkat RT/RW,” tambahnya.

Lanjut, tambah Junaedi bukan soal boleh atau tidak, akan Tetapi, cara-cara seperti itu tidaklah etis karena sama halnya “memperalat” RT/RW. Membebani dengan kepentingan politik.

"Sekali lagi saya mengatakan ketua RT/RW Bukan mesin politik yang bisa di manfaakan untuk kepentingan manuver politik" tegas ketua RT yang dikenal dengan istilah RT Mudayya ini.

Junaedi Hasyim akan mengadu ke DPRD Makassar mengenai maneuver wali kota yang ‘memperalat’ RT/RW ini. “Saya meyakini pengurus partai yang duduk di DPRD pasti marah karena RT/RW kini dipakai sebagai mesin politik,” tambahnya.