Sekretaris KPU Sulsel Sorot Kebijakan Bupati Jeneponto, Ini Masalahnya

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Seketaris KPU Sulsel Annas GS menyoroti kebijakan Bupati Jeneponto.

Sorotan itu terkait pelantikan Sekretaris KPU Jeneponto Abdul Razak Baso menggantikan Ridwan Salehuddin bersama 262 pejabat Pemkab Jeneponto, Rabu (09/08/2017) kemarin.

"Kalau penarikan seketaris KPU menjadi pejabat eselon tiga itu tidak ada persoalan, yang jadi persoalan pelantikan sekataris KPU Jeneponto itu yang bukan wewenanganya Pak Bupati," kata Annas GS kepada TribunJeneponto.com via selularnya, Kamis (10/08/2017) siang.

Menurut Annas, pelantikan Seketaris KPU sudah diatur dalam keputusan Seketaris Jendral KPU pusat.

Baca: Menteri Pendidikan Batal ke Jeneponto, Pejabat Ini yang Wakili

"Ada aturan hukumnya itu, pelenatikan seketaris KPU kabupaten kota itu wewenang Sekjend KPU yang diamanatkan ke seketaris KPU provinsi," ujar Karaeng Jalling sapaan Annas GS.

Menurut Karaeng Jalling, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar juga tidak mematuhi edaran pemerintah Provinsi Sulsel.

"Jadi menurut edaran Gubernur Sulsel, PNS seketaris KPU kabupaten saat ini sudah memadai, jadi dikeluarkannya surat ini tidak memungkinkan lagi PNS Pemda kabupaten untuk pindah ke sekretariat KPU," tuturnya.

Baca: Rudiyanto Melapor ke Polres Jeneponto, Maling Bawa Kabur Benda Ini dari Sekolahnya

Karaeng Jalling pun menduga penarikan dan pelantikan seketaris KPU Jeneponto sarat intrik politis jelang Pilkada Jeneponto 2018.

"Yang ditarik itu kan pegawainya bupati, itulah karena mau Pilkada orang," tutur Annas.(*)