Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Warga Lutra Usul Kondom Bergetar, Pengamat: Itu Bentuk Protes

Protes tersebut bisa jadi karena program yang kemudian dibiayai APBD umumnya lebih pada kepentingan elit saja, khusus pada anggota DPRD setempat.

Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Anita Kusuma Wardana
zoom-inlihat foto Warga Lutra Usul Kondom Bergetar, Pengamat: Itu Bentuk Protes
TanyaDok.com
kondom

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Peneliti dan pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Yani mengaku heran dengan usulan Kondom Bergetar melalui Musrembang warga Malangke, Kabupaten Luwu Utara (Lutra).

"Kalau pun ada usulan seperti itu, saya pikir hanya main-main saja karena tidak ada relevansinya dengan pembangunan masyarakat," ujarnya, Kamis (9/3/2017).

Menurutnya, sebuah Musrembang itu dilakukan untuk mendapatkan usulan program dibutuhkan dari warga dan lalu ke progam pembangunan komunitas.

Baca: Warga Malangke Luwu Utara Usulkan Pengadaan Kondom Bergetar di Musrenbang

Dosen Universitas Hasanudin (Unhas) tersebut juga menyebutkan, program itu bisa jadi salah satu bentuk protes karena Musrembang dinilai hanya formalitas.

Protes tersebut bisa jadi karena program yang kemudian dibiayai APBD umumnya lebih pada kepentingan elit saja, khusus pada anggota DPRD setempat.

"Kebutuhan masyarakat bisa seringkali diabaikan ketika sudah dibicarakan di Musrembang kabupaten dan melalui itu mereka lakukan protes," jelas Ahmad.

Baca: Warga Ajukan Pengadaan Kondom Bergetar Kepada Pemerintah

Perlu diketahui terdapat tiga jalur usulan program yang harus diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah kabupaten ataupun kota.

Pertama, hasil Musrembang merupakan usulan program masyarakat, stakholder lain. Kedua, usulan program dari SKPD untuk merealisasikan RPJMD.

Kemudian, Ketiga: program dari anggota DPRD didapat dari proses reses untuk para konstituennya. Tiga jalur ini harus dipertimbangkan sebaik mungkin.

Lalu kemudian dilihat prioritas program mendesak dan visible untuk dilakukan dan didanai daerah atau bersumber lain. Tapi selama ini berbanding terbalik.

"Musrembang seringkali bukan menjadi prioritas proses penyusunan anggaran daerah. Untuk itu masyarakat harus pro aktif mengawalnya," jelas Ahmad.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved