MEA dan Dilematisasi Perempuan

Pada tahun 2003, pemimpin negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan di Bali. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan atas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang menciptakan relasi dan persaingan tanpa batas. Dengan konsekuensi terciptanya pasar tunggal dan bebas yang juga berarti bebasnya aliran barang, jasa, modal, investasi dan tenaga kerja.
Dengan demikian babak baru dalam dunia perkonomian akan dihadapi Indonesia dan negara lain yang bergabung dalam ASEAN. Beberapa agenda yang merupakan visi dari ASEAN untuk membangun kawasan ekonomi yang terintegrasi lewat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) disepakati dalam pertemuan tersebut.
Awal 2016 ini menjadi momen penting yang telah meleburkan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam arus perekonomian tanpa sekat. Di mana setiap negara didorong untuk berkompetisi secara bebas dalam menentukan positioning, khususnya di bidang ekonomi.
Bila ditelisik lebih jauh, negara-negara yang terintegrasi dalam MEA sangat mungkin merasakan manfaat jika benar-benar menyiapkan diri dengan baik untuk menyambut dan menghadapi MEA ini.
Manfaat tersebut antara lain; turunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan investasi, peningkatan produk domestik bruto, berkurangnya pengangguran, dan peningkatan angka di dunia perdagangan.
Tapi benarkah demikian? Jawabannya tentu masih sangat dilematis. Sebab, semua itu masih sangat bergantung pada sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menyambut dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dengan adanya kesepakatan ini, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia malah akan semakin terpuruk dan jauh dari kemerdekaan di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi yang seharusnya bisa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa saja akan berbalik arah menjadi ancaman dan justru berkontribusi besar terhadap peningkatan angka kemiskinan.
Menghadapi MEA, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah keharusan. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dengan negara lainnya. Jika tidak, maka dampak positif dari MEA hanya akan dirasakan oleh negara-negara ASEAN lainnya, sementara Indonesia tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan pemerintah haruslah dibarengi dengan masyarakat, khususnya perempuan.
Mengapa Perempuan
Pelaku usaha perempuan dianggap memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi rakyat dalam menghadapi MEA. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia, khususnya home industry dan UKM adalah kaum perempuan. Peran serta perempuan jelas tidak bisa dipandang sebelah mata, ketangguhan perempuan dalam menghadapi krisis pada tahun 1998 merupakan salah satu bukti nyata yang tercatat dalam sejarah perekonomian bangsa.
Perempuan dalam kehidupannya memang sudah dibiasakan agar tetap survive dan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Meski dengan keterampilan yang masih sangat terbatas dan dalam kondisi yang serba tidak kondusif sekalipun. Seiring dengan gerak zaman, perempuan semakin dimiskinkan. Tenaga kerja perempuan perlahan digeser oleh mesin, tenaga kerja terampil dan pembatasan jenis pekerjaan yang disebabkan oleh nilai-nilai kultural.
Sebuah ironi di tengah kenyataan bahwa perempuan, khususnya perempuan dengan ekonomi rendah adalah tulang punggung keluarga sama halnya seperti laki-laki, meski selalu diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan dengan upah yang murah pula.
Perempuan juga menjadi paling rentan terhadap berbagai dampak dari kebijakan ekonomi, tak terkecuali MEA dengan beberapa kebijakannya. Seperti pembangunan pasar tunggal dan liberalisasi pasar tenaga kerja yang pada akhirnya hanya akan memperhadapkan perempuan pada situasi dilematis; antara menjadi pengangguran atau menjadi tenaga kerja murah.
Dengan demikian beban mereka malah akan semakin bertambah. Karena, disamping harus melaksanakan peran domestiknya sebagai ibu dan manager rumah tangga, merekapun dituntut memikul peran ganda (double burden) untuk berpikir dan bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga.
Menata Langkah
Dengan melihat segala potensi yang ada, semestinyalah Indonesia optimis menghadapi MEA. Namun, sekali lagi harus diimbangi dengan upaya untuk menghasilkan produk dan tenaga kerja berkualitas tinggi, di mana masih diperlukan peningkatan sistem pendidikan, pelatihan, standardisasi, sistem manajemen mutu, inovasi, dan teknologi. MEA adalah agenda besar yang harus disambut dan dihadapi bersama.
Sehingga baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya perempuan harus berbenah. Salah satunya adalah melalui program yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan perempuan.
Seiring waktu, wacana pemberdayaan dan kemandirian ekonomi perempuan semakin intens ditabuh. Perempuan dan ekonomi, apalagi jika dikaitkan dengan MEA 2015, merupakan sebuah wacana yang dianggap strategis untuk dibahas.
Pemerintah pun telah dan sedang mengupayakan berbagai hal yang dianggap penting dalam merealisasi dan mengakselerasi kemandirian ekonomi tersebut, diantaranya adalah dengan pemberian bantuan modal.
Paradigma pemberdayaan ekonomi kita mesti dikaji ulang. Salah satunya adalah anggapan bahwa pemberian bantuan modal bisa mengeluarkan perempuan dari kemiskinan tidaklah sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya yang demikian hanya mengeluarkan perempuan dari kondisi kemiskinannya.
Hal mendesak yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang berkeadilan gender, agar perempuan memiliki bargaining position dalam keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses secara berkeadilan tanpa ada pembatasan berdasarkan kelamin.
Agar perempuan bisa lebih sejahtera, bukan hanya dari segi ekonomi tapi juga politik, sosial dan budaya. Kemiskinan harus diretas dengan memahami situasi pemiskinan agar kemandirian ekonomi perempuan tidak lagi sebatas wacana dan perempuan benar-benar bisa menata langkah untuk bersama-sama pemerintah menghadapi MEA.

Oleh:
Hasmawati Salehe
Founder of Panrita Foundation