Fenomena Ahok dan Hak Angket

pada saat ada upaya DPRD untuk melengserkan dirinya melalui pengajuan hak angket, rakyat antusias bahu - membahu membelanya...

Fenomena Ahok dan Hak Angket

Seperti biasanya, sehabis mengajar saya tidak langsung meninggalkan kampus Unhas (Universitas Nasional) , tetapi masih menghabiskan waktu bersantai sambil diskusi kecil di kantin kampus bersama beberapa pengajar Fakultas Hukum lainnya, Tentu pilihan thema diskusinya sangat beragam, dan yang paling banyak disorot adalah isu mutakhir yang berkembang akhir-akhir ini.
Belakangan ini, pemberitaan mengenai kegaduhan politik antara Gubernur DKI dan DPRD DKI cukup menyita perhatian banyak kalangan. Baik yang dilansir diberbagai media massa maupun dijejaring media sosila. Intinya, memunculkan pro-kontra pendapat / pandangan terhadap persetujuan Gubernur Ahok dan sejumlah anggota DPRD DKI.
Kekisruhan Politik ini, atmosfirnya sangat memanas dan dinamis bahkan berlangsung sengit di gedung DPRD DKI. Berbagai isu aktual telah muncul dan memanaskan situasi, sampai pada hal-hal yang sensitif seperti : hantu anggaran, dana siluman, dan tuduhan ke Ahok sebagai gubernur " mulut besar " yang gemar pencitraan. Pertanyaan singkat buat kita, kekisruhan kedua bela pihak akan berujung kemana ?
Kepeloporan Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bisa menjadi fenomena politik baru di Tanah Air, bukan saja menjadi tokoh yang mampu menerobos sekat-sekat perbedaan ras dan agama sejak masih menjadi Bupati Belitung Timur, Bangka Belitung. Akan tetapi, juga menjadi pelopor pencegahan korupsi di tanah air.
Namun, kepeloporanAhok ini baru bisa diakui jika berhasil " mengalahkan " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kasus dugaan upaya penyalahgunaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015 yang nilainya diduga bisa mencapai Rp. 12 triliun lebih atau lebih banyak dua kali lipat dari kasus penyalahgunaan ball out Bank Century yang berhasil menguncang perpolitikan negeri ini.
Memang, selama ini, kepala daerah relatif tunduk dihadapan DPRD setelah UU No. 5 Tahun 1974 diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 junto UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bahkan dalam beberapa kasus Kepala Daerah, selalu bekerjasama dalam banyak hal dengan DPRD, termasuk dalam dugaan kongkalikong penyalahgunaan APBD.Pada titik ini, Ahok tampaknya ingin keluar dari pola hubungan kepala daerah - DPRD yang cenderung koruptif ini.
Hemat penulis, langkah Ahok ini menarik karena mereka bukanlah kepala daerah yang memiliki dukungan politik besar. Sebagai kepala daerah, Ahok sudah melepaskan diri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mendukungnya pada saat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bersama Jokowi.
Karena itu, secara politis, sebagai kepala daerah yang tak memiliki dukungan politik dari DPRD, maka sangat mungkin mereka akan kalah telak jika berkonflik dengan DPRD. Tapi, kelihatannya dia mampu meyakinkan publik dengan langkahnya yang berusaha menghapus penyalahgunaan uang negara, sehingga berhasil meraih simpati rakyat yang kemudian secara suka rela mendukung langkah-langkah nya.Prinsipnya, meskipun tidak mendapatkan dukungan politik di DPRD, tetapi mendapat dukungan kuat dari rakyat pemilihnya.
Namun, fenomena Ahok bisa pula menjadi anomali karena dalam tataran politik yang normal, lembaga legislatiflah yang berperan mengontrol lembaga eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada kaitan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks kasus Ahok, justru lembaga eksekutif berfungsi menjadi pengontrol lembaga legislatif.
Oleh sebab itu, jika Ahok berhasil, tak dapat dipungkiri akan menjadi Preseden yang baik dalam per-politikan di Tanah Air. Bahwa upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan siapapun, termasuk oleh lembaga yang selama ini dipersepsi justru menjadi objek pemberantasan korupsi.
Artinya, jika Ahok berhasil menjadi " Wakil Rakyat " dalam menghadapi wakil rakyat yang menghianati aspirasi rakyat. Maka bisa jadi pola baru yang konstruktif dalam relasi hubungan legislatif - eksekutif akan terjun, dan menjadi sampel pemerintahan yang ada di daerah.
Bahkan tidak hanya itu, tetapi Ahok bisa menghadirkan pembelajaran baru, jika benar-benar berhasil menghadirkan tata cara pengelolaan dana (anggaran) pemerintah secara transparan dan akuntabel melalui e - budgeting yang digagasnya sejak masih sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Jokowi.
Berdasarkan pengalaman, Ahok pada saat menjadi anggota DPR, akuntabilitas penggunaan anggaran dana sudah bisa dilakukan. Tapi, sebagai gubernur yang mengelola birokrasi berskala besar, akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi upaya yang masih relatif langka di negeri ini. Sekali lagi, jika Ahok berhasil, bisa menjadi trend baru dan pola baku bagi kepala daerah yang lain, termasuk daerah Sulawesi Selatan.
Tarik Menarik
Antara rakyat dan wakil rakyat seharusnya punya aspirasi politik yang sama, karena siapapun tak bisa menduduki jabatan sebagai wakil rakyat tanpa dukungan rakyat. Sayangnya, dalam praktek, wakil rakyat seringkali tarik menarik dan atau bertolak belakang dengan aspirasi rakyat.
Pada saat terjadi tarik menarik kepentingan, seringkali memunculkan pertanyaan, kepada siapa lagi rakyat akan memberikan dukungan agar aspirasinya bisa tersalurkan ?Bukankah orang - orang yang duduk di legislatif adalah orang yang terpercaya dari rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk mendapatkan mandat dari rakyat.Jadi harus diakui, di era sekarang pendulumkekuasaan telah berubah.
Hal itu, diakui oleh Lutfi A Mukti, mantan Bupati Luwu Utara, kini anggota DPR RI dari fraksi Nasdem dalam percakapan lewat sms (Short Message Service) beliau menguraikan bahwa gelombang reformasi yang berhasil menumbangkan rezim orde baru yang sentralistik dan otoriter, telah menggeser pendulum kekurasaan dari executive heary ke legislatif heary. Bersamaan dengan itu, partai politik yang dimasa orde baru hanya berperan sebagai figuran dalam sistem politik, tiba - tiba menjadi institusi penting dengan kekuasaan yang besar.
Tetapi di DKI Jakarta, justru Ahok berhasil menjadi "Wakil Rakyat". Maka pada saat ada upaya DPRD untuk melengserkan dirinya melalui pengajuan hak angket, rakyat antusias bahu - membahu membelanya dengan cara melakukan perlawanan ke DPRD.

Atas dasar itulah, sehingga petisiAhok untuk membongkar dan menghabisi mafia anggaran DKI Jakarta mendapat dukungan luar biasa. Jika petisi ini berhasil direalisasikan, tentu akan menjadi sejarah baru, seorang gubernur bisa berhadapan / melawan anggota DPRD.
Betapa pun, korupsi harus tetap dibuka dan tidak boleh dibiarkan merajalela dilakukan oleh para politisi. Pada tingkat ini, peringatan Lodrd Acton yang sangat terkenal power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely menjadi tak terbantahkan. Saat ini Parpol dan korupsi ibarat dua sisi dari selembar mata uang sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa epicentrum korupsi berada di lembaga legislatif yang notabene berisi para politisi.(*)

Oleh;
DR H Abustan
Pengajar Ilmu Hukum di Beberapa Kampus

Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved