BBM, Geng Motor dan Oto Rembang 10

Hari Senin Tanggal 17 Juni 2013 merupakan hari kramat bagi anggota DPR RI karena melaksanakan rapat paripurna untuk mensahkan RAPBN 2013 yang mana salah satu point krusial dan tidak populis adalah penghilangan subsidi BBM dan berganti menjadi subsidi BLSM. Namun hal yang penting dicermati dan direnungkan adalah apakah penghilangan subsidi BBM akan berdampak pada hilangnya geng motor dan tertibnya mobilitas oto rembang 10 di Kota Makassar dan sekitarnya, wallahualam bissawab?
Judul opini di atas sengaja diambil, karena sepintas saling ada hubungan satu dengan yang lainnya. BBM, geng motor dan oto rembang 10 akhir-akhir ini disibukkan oleh pemerintah, kepolisian dan masyarakat kota Makassar dan sekitarnya. Kalau BBM yang paling keras menolak adalah adik-adik mahasiswa karena menganggap akan menyengsarakan masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan geng motor sangat meresahkan warga Kota Makassar dan sekitarnya karena dapat berbuat sesuka hatinya dan melukai orang tanpa ada control dan upaya preventif dari pemerintah dan aparat kepolisian. Sementara oto rembang 10, keganasannya di jalan-jalan utama yang menyenggol para pengendara motor dan mobil, dan tidak tanggung-tanggung korbannya langsung meninggal. Tiga problem utama yang menghantui masyarakat, idealnya pemerintah peka dan tidak tuli merespon pihak-pihak yang menyuarakan agar menuntaskan persoalan tersebut, sehingga kecemasan dan kekhawatiran segera pulih.      
BBM boleh saja naik karena itu keputusan politik dari pemerintah dan partai pendukungnya, tetapi apakah geng motor dan oto rembang 10 akan berhenti mengganggu psikologi warga di jalan seiring dengan penghilangan subsidi BBM?, hanya geng motor, sopir oto rembang 10, pemerintah dan aparat kepolisian yang kuasa menjawab. Tetapi semantic kita dapat lihat, upaya pemerintah menaikkan harga BBM sangat getol dan sudah harga mati dengan alasan akan membuat jebol APBN, sementara geng motor dan oto rembang 10 masih berjalan di tempat dan tidak ada respon serius dari pemerintah dan aparat kepolisian. Padahal keresahan warga sudah melampaui ambang batas normal sebagai manusia biasa, yang tentunya membutuhkan respon cepat agar tidak berlarut dan tambah akut. Sungguh disesalkan kalau pemerintah hanya bersemangat untuk menghilangkan subsidi BBM, sementara geng motor dan oto rembang 10 yang setiap saat mengancam nyawa manusia tidak menjadi prioritas utama untuk mengeliminasi.
Kegalauan pemerintah, polisi versus geng motor dan oto rembang 10
Kenaikan harga BBM dan tertangkapnya beberapa orang yang diduga terlibat geng motor dan disidangnya sopir oto rembang 10, bukan jaminan menyelesaikan problematik di jalan. Idealnya pemerintah, polisi dan semua stakeholder terkait tidak hanya berwacana ingin menyelesaikan problem tersebut, tetapi sejatinya segerah mengamputasi mata rantai persoalan dan mewujudkan dalam bentuk yang konkret. Saatnya memberikan rasa aman masyarakat, sehingga hak-haknya selaku warga negara dalam berlalu lintas dilindungi dan dihormati. Kalau BBM dapat dinaikkan harganya, kenapa geng motor tidak bisa dihilangkan dan oto rembang 10 tidak mampu ditertibkan, apakah karena geng motor dan oto rembang 10 tidak membuat jeblok APBN kita? atau menunggu korban berjatuhan? Sekali lagi, hanya penguasa dan orang-orang yang duduk di sono yang memiliki prerogative memutuskannya.    
Munculnya kegalauan pemerintah dan polisi menyelesaikan geng motor dan oto rembang 10, sementara di sisi yang sama bernafsunya pemerintah menaikkan harga BBM menggambarkan begitu anehnya bangsa ini. Baik pemerintah dan pengamat ekonomi yang sepaham dengan pencabutan subsidi BBM, selalu beralasan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia karena selama ini penikmat subsidi BBM justru orang gedongan alias orang kaya. Tetapi apakah pernah berpikir menuntaskan geng motor dan oto rembang 10 yang juga bisa menyelamatkan nyawa dan keselamatan orang? Semestinya merenung dan memikirkan hal itu. Jangan hanya pandai “menumpas” para demonstran di jalan yang menyuarakan hati nurani rakyat, tetapi untuk “menumpas” geng motor dan menertibkan oto rembang 10 tidak kuasa berbuat banyak.

Kapolda Baru?
Pergantian Kapolda Sulselbar hal biasa dalam internal kepolisian karena alasannya sangat sederhana yaitu regenerasi dan penyegaran di tubuh Polri. Tetapi bagi masyarakat sipil tentunya penyemangat dan menjadikan harapan baru dalam mengomandoi menjaga ketertiban dalam masyarakat. Problem utama warga Makassar dan Sulsel selama ini adalah ‘keamanan’ sehingga diharapkan bapak Kapolda yang baru mampu menyelesaikan karena dengan cara itulah publik akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi dalam mengembang amanah tersebut. Kepekaan dan responsif seorang Kapolda dalam menyelesaikan dan menjawab problem di masyarakat, akan membuahkan hasil yang baik dan semua pihak harus mendukung.
Publik rindu dan mendambakan sosok kapolda yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan cepat merespon persolan hukum dan sosial di masyarakat. Kita sadar posisi seorang kapolda sangat berat apalagi memimpin wilayah yang masyarakatnya heterogen dan majemuk. Tetapi dengan kerja keras dan kerja sama semua stakeholder rintangan dan hambatan pasti terlewati. Tentunya harapan masyarakat adalah menyelesaikan geng motor yang anarkis dan menertibkan oto rembang 10 di jalan sehingga keamanan dan jiwa pengendara di jalan lebih dihormati. Respon dalam bentuk regulasi dan action dilapangan sangat dibutuhkan saat ini, sehingga keresahan dan kegaulauan masyarakat dapat segerah terpenuhi.(*)

Oleh;
Zulkifli Hasanuddin
Wakil Direktur LBH Makassar