Makassar Diusul Jadi Lokasi Studi Banding

TRIBUN-TIMUR.COM-Memasuki hari kedua bertajuk Climate Change and Pro Urban Governance Capacity Development Workshop: Promotion Sustainable Human Development in Asian Cities yang dihelat selama tiga hari di Hotel InterContinental, Bangkok, 937 Ploenchit Road, Bangkok, Thailand, 29-31 Oktober 2012, bukan saja menambah pengalaman bagi kami namun suatu kesyukuran yang mendalam karena Makassar diusulkan menjadi lokasi studi banding para wali kota dunia yang menjadi peserta meeting.

Kota Makassar akan menjadi tempat studi banding karena mereka ingin mengetahui seperti apa konsep revitalisasi Lapangan Karebosi. Dari pemaparan kami, mereka menilai proses pembangunan dengan konsep kemitraan dengan pihak swasta berbasis lingkungan dan perubahan iklim adalah sebuah inovasi terbaik dan terobosan baru.

Menurut mereka, kemitraan pemda dan swasta menyangkut perubahan iklim dan pemanasan global yang berpihak ke masyarakat cukup sulit terwujud karena dinilai proyek rugi.

Namun kenapa di Makassar bisa ? Sehingga itulah yang membuat mereka penasaran dengan revitalisasi Karebosi. Mereka tidak menyanga Pemkot Makassar mampu meyakinkan investor Karebsosi karena proyek menyangkut lingkungan tidak memiliki keuntungan bagi investor Namun di Makassar bisa menerapkan kemitraan antara pemerintah dn swasta.

Makassar satu dari sepuluh Kota di dunia yang mendapatkan undangan united nation development programe (UNDP), sebuah lembaga di bawah naungan PBB karena dianggap  paling inovatif dalam pembangunan kota yang mempertimbangkan perubahan iklim dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin di Hotel Intel Continental, Bangkok, Thailand, 29-31/10.

Mereka yang diundang yakni Wali Kota Dhaka dan Chittagong dari negara Bangladesh, Sihanoukville dari Kamboja, Makassar mewakili Indonesia, Kathmandu dan Kota Biratnagar dari Nepal, Sorsogon wakil dari Philipina, Kota Negombo dan Balangoda dari Srilangka, serta Bangkok Thailand.

Pada sesi Implications of local governance and decentralisation for thee efective delivery of finance for climate change at the local level atau implikasi sistem pemerintahan derah dan desentralisasi dalam pendanaan untuk mengantispasi dampak perubahan iklim, peserta makin antusias karena sudah membahas masalah pendanaan.

Selain soal revitalisasi, peserta meeting juga salut dengan konsep pemkot Makassar yang mengelola sampah dengan meminimalisir pencemaran dengan membakar metan sehingga dinilai konsen dengan program perubahan iklim. (*)