Anak Wakil Ketua DPRD Sulsel Kelola 41 Dapur MBG, LBH Makassar: Konflik Kepentingan, Hentikan!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai rentan terhadap konflik kepentingan.

Kepala Divisi Riset LBH Makassar, Salman Azis, mengatakan dugaan konflik kepentingan dalam program MBG sebenarnya telah menjadi kekhawatiran publik sejak program tersebut mulai dirancang pemerintah.

Menurutnya, berbagai kalangan masyarakat sipil sejak awal telah mengkritik tata kelola MBG.

Sebab dinilai membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan politik.

“Publik banyak mengkritik terkait indikasi kuat konflik kepentingan dan peluang korupsi yang sangat terbuka karena program MBG tidak dirancang dengan tata kelola yang baik,” ujar Salman Azis kepada Tribun Timur, Selasa (9/6/2026).

Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FBS UNM itu menilai kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah muncul kasus hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Salman menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Kepala BGN dan dua Wakil Kepala BGN sebagai peringatan bahwa tata kelola MBG tidak boleh luput dari pengawasan. 

Kasus tersebut memperkuat kekhawatiran publik terkait potensi penyimpangan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Terbukti kepala BGN dan wakilnya menjadi tersangka kasus korupsi program MBG,” katanya.

Salman tidak hanya mempersoalkan aspek tata kelola, tetapi juga besarnya dana negara yang digelontorkan untuk MBG. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp268 triliun pada 2026 yang berada di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional.

Menurut dia, program tersebut bermasalah karena dinilai mengurangi ruang anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.

“MBG adalah program yang sangat jelas melanggar hak asasi manusia karena penganggarannya mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menilai pelaksanaan program MBG berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi karena melibatkan unsur militer dalam pelaksanaannya.

“Belum lagi MBG ini adalah program yang menurunkan kualitas demokrasi karena melibatkan militer di dalamnya,” lanjut Salman.