Fenomena Tak Lazim! Kepsek SMA-SMK Sulsel Kompak Mundur, Dewan Pendidikan: Ada yang Tak Beres

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelombang pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK di Sulawesi Selatan usai evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Sulsel memunculkan tanda tanya besar.

Fenomena tersebut dinilai tidak lazim dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Bendahara Dewan Pendidikan Sulsel, Yeni Rahman, mempertanyakan alasan di balik mundurnya para kepala sekolah secara beruntun setelah proses evaluasi dilakukan.

Menurutnya, jika memang terdapat kepala sekolah yang dinilai tidak memenuhi target kinerja, pemerintah memiliki mekanisme resmi untuk melakukan pergantian tanpa harus didahului pengunduran diri.

Karena itu, muncul pertanyaan apakah pengunduran diri tersebut benar-benar murni atas kemauan masing-masing kepala sekolah atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya.

"Kalau memang hasil evaluasi menunjukkan kinerja tidak baik, sebenarnya ada mekanisme pergantian. Karena itu perlu dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi," kata Yeni kepada Tribun Timur, Selasa (9/6/2026).

Anggota Komisi E DPRD Sulsel itu menilai setiap keputusan yang berdampak pada karier kepala sekolah harus didasarkan pada indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, publik berhak mengetahui parameter apa yang digunakan dalam evaluasi tersebut.

Apalagi para kepala sekolah yang kini mengundurkan diri selama ini menjalankan tugas mengelola sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, hingga menjalankan berbagai program pemerintah.

"Kalau disebut tidak mencapai kinerja, harus ada catatannya. Harus ada rapor kinerja yang bisa menjelaskan indikator apa yang tidak tercapai," ujarnya.

Yeni juga mengingatkan bahwa evaluasi semestinya tidak hanya berujung pada pergantian jabatan.

Pembinaan, pendampingan, dan perbaikan kinerja harus menjadi langkah pertama sebelum keputusan yang lebih jauh diambil.

"Yang paling penting adalah pembinaan. Jangan sampai kepala sekolah langsung dinilai gagal tanpa ada proses pendampingan yang memadai," katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah waktu terjadinya pengunduran diri tersebut.

Fenomena itu muncul menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), saat sekolah membutuhkan stabilitas kepemimpinan dan konsentrasi penuh dalam pelayanan pendidikan.