Bupati Takalar Hadiri Penandatanganan MoU Data Statistik Penguatan Pembangunan Sulsel

Ringkasan Berita:

• Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meneken MoU penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data statistik sektoral
• Sejumlah kepala daerah hadir salah satunya Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye
• Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data statistik sektoral.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo No.269, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/3/2026).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian Workshop Evaluasi Data Statistik Sektoral yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman serta Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti.

Penandatanganan MoU ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS dalam penyediaan data statistik yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Menurutnya, data dari BPS harus menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.

Ia menyebutkan, tanpa data yang jelas, pemerintah akan kesulitan mengukur keberhasilan sebuah program pembangunan.

“Kadang kita memiliki banyak program, tetapi tidak memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilannya. Karena itu sejak periode sebelumnya kami selalu menggunakan data BPS sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan,” ujar Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, berbagai indikator pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi hingga pertumbuhan ekonomi harus dianalisis menggunakan data statistik yang akurat.

Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan prioritas program yang paling berdampak bagi masyarakat.

Andi Sudirman juga mencontohkan keberhasilan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,71 persen, tertinggi di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa intervensi pembangunan yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.