Soroti Temuan BPK, Bupati Takalar Daeng Manye Tegur OPD soal Aset: Digitalisasi is a Must

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Sorot mata para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tertuju ke layar monitor besar di depan Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Senin (15/12/2025) pagi.

Lokasi  Kantor Bupati Takalar di Jl Jenderal Sudirman No 26 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Di layar itu terpampang draf temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan tentang efektivitas manajemen aset Pemkab Takalar tahun 2024 hingga semester I 2025.

Rapat pembahasan tindak lanjut temuan BPK itu dimulai sekitar pukul 09.00 Wita.

Suasana ruangan terasa serius.

Sejumlah pejabat tampak mencatat, sebagian lain sesekali menatap layar, mengikuti paparan yang memuat data aset tanah, bangunan, hingga kendaraan dinas.

Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin duduk berdampingan dengan Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi.

Seluruh pimpinan ODP hadir mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH), memenuhi kursi Ruang Pola.

Di tengah paparan, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye angkat bicara.

Ia tidak langsung membaca catatan, melainkan berbicara dari pengalaman panjangnya mengelola aset korporasi berskala nasional.

“Saya terbiasa mengelola aset. Jadi saya tahu aset itu seperti apa,” ujar Daeng Manye membuka arah pembahasan.

Ia mengisahkan pengalamannya saat menjabat Direktur Utama Telkom Property.

Menurutnya, aset di perusahaan-perusahaan besar seperti PLN, Telkomsel, hingga Pertamina dikelola dengan sistem yang jelas, terukur, dan terdigitalisasi.

“Saya mengelola tanah dua juta meter persegi. Tahu siapa yang pakai, bagaimana sertifikatnya, kapan selesai, kapan mati. Bangunan hampir 2.000, dengan puluhan ribu titik gedung, semuanya terdata,” katanya.

Pengalaman itu, lanjut Daeng Manye, membuatnya langsung menaruh perhatian serius saat pertama kali melihat kondisi pengelolaan aset di Takalar.