Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemkab Takalar

Bupati Takalar Komitmen Dukung Pembinaan Sosial Narapidana di Lapas

Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye teken kerja sama dengan Lapas Kelas II B, dukung pembinaan narapidana dan pelaksanaan KUHP baru.

Penulis: Makmur | Editor: Sukmawati Ibrahim
Makmur Tribun Timur
DUKUNGAN PEMBINAAN — Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan sambutan pada penandatanganan kerja sama dengan Lapas Kelas II B Takalar, Senin (22/9/2025).   

TRIBUN-TAKALAR.COMBupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menghadiri penandatanganan kerja sama dengan Lapas Kelas II B Takalar di Aula Lapas, Senin (22/9/2025).

Penandatanganan ini bertujuan mendukung program pembinaan di Lapas Kelas II B Takalar.

Selain Pemkab, Lapas juga menjalin kerja sama dengan Polres, Kodim 1426, Kemenag, PLN, dan Wahdah Islamiyah.

Turut hadir Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel Rudy Fernando Sianturi, Kapolres AKBP Supriadi Rahman, Dandim Letkol Infanteri Faizal Amin, Kepala Cabang PLN Takalar, perwakilan Kemenag, dan Wahdah Islamiyah.

Bupati Firdaus Daeng Manye menyatakan siap mendukung program pembinaan Lapas.

Baca juga: PLH Sekda Takalar Pimpin Apel, Minta OPD Tajamkan Renstra Sesuai Visi Misi Bupati

Ia mengatakan akan mengerahkan seluruh OPD terkait untuk mendukung kegiatan pembinaan.

"Kami bersama seluruh tim siap membantu proses pembinaan di Lapas, seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan OPD lain," ucapnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan KUHP baru.

Dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pidana alternatif yang mewajibkan narapidana melakukan kerja sosial.

Salah satu bentuk kerja sosial dilakukan di fasilitas publik milik pemerintah.

"Kami siap mendukung pelaksanaan KUHP baru," ucap Daeng Manye.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pemkab bekerja sama dengan Lapas mendukung program pembinaan kemasyarakatan.

"Ke depan, dalam KUHP baru akan ada pidana alternatif yang perlu koordinasi dengan Pemkab dan instansi lain. Salah satu contohnya kerja sosial kebersihan di kantor bupati," ucapnya. (*)

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved