Pengamat Sebut Aspirasi DPD II Harus Diperhatikan DPP di Musda Golkar Sulsel

Guru besar Unhas ini menilai adanya jarak antara keputusan DPP dan arus bawah di daerah perlu menjadi perhatian serius.

DPD II Golkar di 24 kabupaten/kota Sulsel, kata dia, merupakan ujung tombak partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Yang perlu dicermati, apa yang dipikirkan DPP tidak selalu sama dengan arus bawah, khususnya DPD II. Ini harus diperhatikan karena mereka frontliner (garda terdepan) di lapangan,” ujarnya.

Meski demikian, Prof. Sukri menegaskan bahwa secara aturan organisasi, DPP Golkar tetap memiliki kewenangan akhir sesuai AD/ART Partai Golkar.

Namun, ia menekankan pentingnya ruang dialog dan pertimbangan dari bawah agar keputusan yang diambil tidak berpotensi mengganggu soliditas internal.

“Memang AD/ART menempatkan DPP sebagai pengambil keputusan akhir. Tapi dalam kerangka sinergitas organisasi, aspirasi DPD II tetap harus didengar,” katanya.

Sukri juga mengingatkan bahwa jika proses penentuan ketua DPD I Golkar Sulsel tidak mempertimbangkan dinamika daerah, maka berpotensi memengaruhi efektivitas kerja politik partai di tingkat bawah kedepannya.

“Kalau tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, nanti kerja politik bisa tidak maksimal. Ini yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Prof Sukri menegaskan bahwa momentum Musda ini seharusnya menjadi ruang konsolidasi terbaik bagi Golkar Sulsel, dengan membuka ruang seleksi yang lebih inklusif terhadap aspirasi daerah.

“Ini momentum yang sangat baik bagi DPP untuk membuka ruang dan mempertimbangkan aspirasi DPD II. Apalagi sudah ada banyak figur terbaik yang muncul,” pungkasnya.

Prof Sukri Tamma menilai belum pastinya jadwal Musda menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di tingkat pusat masih berada dalam tahap pertimbangan yang cukup dinamis, terutama terkait figur calon Ketua DPD I Golkar Sulsel.

“Ini cerminan masih adanya kegamangan di internal Golkar, terutama di DPP. Karena selama ini DPP adalah penentu akhir siapa figur terbaik yang akan direkomendasikan menjadi Ketua DPD I,” ujarnya pada Kamis, 7 Mei 2026

Menurutnya, situasi tersebut turut berdampak pada struktur di tingkat DPD II kabupaten/kota di Sulsel.

Ketidakpastian jadwal Musda, kata dia, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan kader daerah.

“Ini juga berdampak ke DPD II karena menimbulkan kebingungan. Padahal sudah muncul figur-figur terbaik, bahkan alternatif juga ada,” katanya.