Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Musda Golkar Sulsel

Pengamat Sebut Aspirasi DPD II Harus Diperhatikan DPP di Musda Golkar Sulsel

Prof Sukri Tamma berpandangan pentingnya DPP Golkar dalam mempertimbangkan aspirasi DPD II Golkar sebelum ambil keputusan

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Ari Maryadi
Tribun-timur.com/Erlan Saputra
MUSDA GOLKAR - Kolase Munafri Arifuddin, Ilham Arief Sirajuddin, Andi Ina Kartika Sari, dan Usman Marham. Nama keempatnya ramai dibicarakan jelang Musda XI Golkar Sulsel. 

Prof Sukri menegaskan Golkar sejatinya tidak kekurangan kader potensial.

Karena itu, proses seleksi seharusnya lebih menekankan pada konsolidasi dan kepercayaan terhadap figur yang sudah teruji di internal partai.

“Golkar sebenarnya tinggal memilih saja, karena nama-nama yang muncul adalah figur terbaik, tulen, dan sudah terbukti kinerjanya,” beber Dekan FISIP Unhas ini.

Muhidin Buka Peluang Bagi Semua Kader

Muhidin menegaskan, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel tetap terbuka bagi seluruh kader yang memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua. 

Wakil Ketua Banggar DPR RI itu menegaskan tidak ada pembatasan jumlah kandidat dalam proses penjaringan yang tengah berjalan.

“Memang sudah ada yang ketemu Ketua Umum, tapi pokoknya kita libatkan semua di dalam itu nanti. Pada akhirnya akan muncul satu nama yang disepakati secara mufakat,” ujar Muhidin saat dimintai tanggapan terkait kabar mengerucutnya dua nama jelang Musda Golkar Sulsel, Rabu (6/5/2026).

Muhidin menilai banyaknya figur yang muncul justru menjadi hal positif bagi organisasi. 

Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya keinginan besar dari kader untuk membesarkan Partai Golkar di Sulsel.

“Ini bagus karena ada keinginan untuk membesarkan partai. Tapi nanti akhirnya kita cari asas musyawarah mufakat. Semua kader dan pemilik suara dilibatkan, tidak ada yang ditinggal,” jelasnya.

Meski demikian, Muhidin menegaskan bahwa proses pencalonan tetap harus mengacu pada ketentuan internal partai, khususnya prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT). 

Ia menyebut PDLT menjadi syarat utama bagi setiap kader yang ingin maju sebagai calon ketua.

“Kalau ada yang tidak memenuhi PDLT, harus ada diskresi dari Ketua Umum. Kalau tidak ada diskresi, berarti tidak berkenan untuk maju,” tegasnya.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved