Tak Batasi 2 Nama, Muhidin Sebut Semua Kader Berhak Daftar Calon Ketua Golkar Sulsel

Ringkasan Berita:

• Muhidin M Said memastikan siapa pun bisa maju sebagai kandidat Ketua Golkar Sulsel tanpa pembatasan
• Proses Musda Golkar Sulsel, kata dia, akan melibatkan semua pemilik suara tanpa ada yang ditinggalkan
• Sementara itu kader berharap Ketua DPD I terpilih harus bisa kembalikan kejayaan beringin

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhidin M Said, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel terbuka bagi seluruh kader.

Ia memastikan siapa pun bisa maju sebagai kandidat Ketua Golkar Sulsel tanpa pembatasan.

Proses Musda Golkar Sulsel, kata dia, akan melibatkan semua pemilik suara tanpa ada yang ditinggalkan.

“Pokoknya kita libatkan semua di dalam itu nanti. Tapi pada akhirnya akan muncul satu nama yang disepakati secara mufakat,” ujar Muhidin M Said merespons dinamika jelang Musda Golkar Sulsel, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Banggar DPR RI itu menilai, banyaknya kader yang ingin maju justru menjadi sinyal positif bagi partai. 

Hal itu menunjukkan adanya semangat untuk membesarkan Golkar di Sulsel usai hasil Pemilu 2024.

Muhidin M Said menyebut Sulsel selama ini merupakan lumbung suara Partai Golkar.

Dengan kondisi tersebut, ketua terpilih diharapkan mampu merebut kembali kursi Ketua DPRD Sulsel.

“Ini bagus karena ada keinginan untuk membesarkan partai. Tapi nanti akhirnya kita cari asas musyawarah mufakat. Semua teman-teman dilibatkan, tidak ada yang ditinggal. Semua kader dan pemilik suara punya keinginan untuk mengabdi,” jelasnya.

Namun demikian, Muhidin M Said memastikan proses pencalonan tetap mengikuti aturan internal partai beringin.

Syarat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT) menjadi salah satu ketentuan utama yang harus dipenuhi.

Hal itu berlaku bagi seluruh kader yang ingin bertarung.

Ia menjelaskan, kader yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut masih memiliki peluang melalui mekanisme diskresi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Iya itu dulu. Kalau ada yang tidak memenuhi PDLT, dia harus melalui diskresi ketua umum. Artinya ada pengecualian, tapi kalau tidak ada diskresi berarti ketua umum tidak berkenan,” tegas Muhidin.