Tokoh Hukum Nasional Bahas KUHP-KUHAP di Makassar

Asep mengaku sudah melaporkan implementasi Pasal 64 KUHAP ke Jaksa Agung ST Burhanudin.

“Apakah kemudian beliau langsung membuat surat pengangkatan sementara sebagai jaksa dan juga kemudian menyerahkan kewenangan kepada kami,” terangnya.

“Jadi nanti ada misalnya jaksa di Maros yang kemudian menangani perkara di Gowa. Nanti ada surat namanya pengantar sementara sebagai jaksa di Gowa menangani perkara tertentu,” jelasnya.

Penyesuaian KUHP dan KUHAP

Guru Besar FH UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo, menegaskan KUHP dan KUHAP baru harus terus disesuaikan dengan Undang-undang yang telah ada.

“KUHP dan KUHAP itu kan bukan kitab suci, maksudnya tidak akan sempurna karena buatan manusia. Oleh sebab itu untuk KUHP sudah ada UU penyesuaian untuk memperbaiki,” ujarnya.

Prof Tuti berharap kendala lapangan yang dihadapi para jaksa, khususnya terkait rumusan pasal dalam KUHP dan KUHAP baru, harus terus dipantau.

“Kita tidak boleh membuat ketentuan yang membingungkan aparat penegak hukum di lapangan, sehingga ada perbedaan,” tuturnya. (*)