Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Imam Fauzan Sekjen PPP

Jejak Prestasi Imam Fauzan, Bawa PPP Tembus Pimpinan DPRD Sulsel Kini Sekjen

Imam Fauzan politisi muda asal Kabupaten Gowa terpilih jadi Sekjen DPP PPP mendampingi Muhammad Mardiono

|
Editor: Ari Maryadi
DOK PPP
SEKJEN DPP PPP - Imam Fauzan Amir Uskara menyampaikan sambutan di hadapan kader PPP Sulsel beberapa waktu lalu. Kini Imam Fauzan Amir Uskara terpilih jadi Sekjen DPP PPP mendampingi Muhammad Mardiono. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Politisi muda asal Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara dipercaya jadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia dipercaya mendampingi Ketua Umum Muhammad Mardiono.

Imam Fauzan politisi muda asal Kabupaten Gowa.

Ia mengawali karier politiknya pada Pemilu 2019 lalu.

Ia bertarung di Kota Makassar. Padahal kampung halamannya di Kabupaten Gowa sekaligus basis politik ayahnya Amir Uskara.

Hasil Pemilu 2019, Imam Fauzan berhasil mengamankan satu kursi DPRD Sulsel.

Ia langsung dipercaya sebagai Ketua Fraksi PPP di DPRD Sulsel.

Yang menarik ia jadi ketua fraksi termuda. Umurnya saat itu baru 23 tahun.

Pada 2021 lalu, Imam Fauzan terpilih jadi Ketua DPW PPP Sulsel.

Ia melanjutkan estafet kepemimpinan dari Muh Aras.

Di periode sebelumnya, PPP hanya meraih 6 kursi DPRD Sulsel.

Pada Pemilu 2024, di bawah komando Imam Fauzan ia berhasil mengantar PPP masuk 5 besar.

Partai berlambang Kakbah itu meraih 8 kursi DPRD Sulsel. Beberapa caleg yang lolos adalah politisi muda rekrutan Imam Fauzan.

Seperti Salman Alfariz Sukardi di dapil Makassar B, Rifail Kakbah Faizal Hijaz di Gowa-Takalar, dan Achmad Fauzan Guntur.

PPP menggeser Demokrat dan PKS di jajaran unsur pimpinan DPRD Sulsel periode 2024-2029.

Kini Hasil Muktamar X, Imam Fauzan terpilih sebagai Sekjen DPP PPP mendampingi Muhammad Mardiono.

Imam Fauzan Amir Uskara menambah daftar putra Sulsel pernah jadi pengedali partai level nasional.

Sebelumnya ada nama Jusuf Kalla, Anis Matta, AM Nurdin Halid, Idrus Marham.

Jusuf Kalla dan Anis Matta putra Sulsel yang pernah menjabat ketua umum parpol level nasinal.

Jusuf Kalla menjabat Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009.

Anis Matta menjabat presiden PKS periode 2013-2015, lalu Ketua Umum Gelora periode 2019-sampai sekarang.

Nurdin Halid pernah jadi ketua harian Golkar periode 2016-2017.

Anis Matta juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 1998-2013.

Sementara Idrus Marham pernah menjabat Sekjen Golkar periode 2009-2017.

Kini ada nama Imam Fauzan Amir Uskara jadi Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Mardiono mempercayakan Fauzan jadi pendampingnya seusai Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Demisioner Amir Uskara, membenarkan keputusan tersebut.

SK kepengurusan disahkan setelah Mardiono mendaftarkan struktur pengurus hasil Muktamar X ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025).

“Sekjen DPP PPP (Imam Fauzan telah) menerima SK Menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP," kata Amir Uskara, Kamis (2/10/2025).

Imam Fauzan merupakan Ketua DPW PPP Sulsel dan putra Amir Uskara.

Menteri Andi Agtas mengakui telah menandatangani SK kepengurusan DPP PPP di bawah komando Mardiono.

Penandatanganan dilakukan setelah PPP mengirim surat pendaftaran ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025).

“Nah, khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” ujar Supratman.

Setelah pendaftaran, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi badan hukum untuk pengecekan.

Berdasarkan penelitian AD/ART partai, struktur kepengurusan mengacu pada hasil Muktamar IX di Makassar dan tidak berubah.

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” katanya.

Supratman mengaku belum mengetahui secara detail apakah berkas SK sudah diambil kubu Mardiono.

“Yang jelas, saya sudah menandatangani kepengurusan itu,” tuturnya.

Kepengurusan ini muncul di tengah dualisme PPP pasca-Muktamar X.

Dalam muktamar tersebut, dua kubu mengklaim aklamasi Ketua Umum, yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kericuhan sempat terjadi, termasuk aksi saling dorong, adu mulut, hingga lempar kursi.

Meski begitu, kedua kubu tetap mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. (*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved