Keracunan MBG
Deretan Kasus Keracunan MBG di Sulsel, DPR Minta Evaluasi Total
Keracunan makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan terjadi di Takalar dan Bulukumba.
Sementara Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan 5.626 kasus di 17 provinsi.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan menemukan 6.452 siswa keracunan hingga 21 September 2025.
Kasus paling banyak dilaporkan terjadi di Jawa Barat, dengan sebaran kasus juga meluas ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat, hingga Sulawesi Selatan.
Penyebab keracunan diduga beragam.
Pemerintah mengakui adanya masalah dalam higienitas dapur penyedia MBG, suhu penyimpanan makanan yang tidak sesuai, potensi kontaminasi silang, serta alergi pada beberapa siswa.
Rantai distribusi yang panjang—di mana satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus melayani hingga 3.000 siswa—juga disorot sebagai salah satu faktor risiko.
Dalam catatan tribun-timur.com, kasus keracunan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan sudah terjadi dua kali.
Kasus pertama terjadi di Takalar, pada akhir Februari 2025. Sebanyak 12 siswa SD mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah.
Dari total 97 siswa penerima, hanya sebagian kecil yang melaporkan keluhan.
Dinas Kesehatan Takalar langsung melakukan pemeriksaan dan menyatakan masih menyelidiki penyebabnya, sembari menegaskan bahwa kasus tersebut bukan keracunan massal.
Sebelumnya, kejadian serupa juga dilaporkan di Bulukumba pada Januari 2025. Beberapa siswa SD mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG.
Empat siswa sempat diperiksa tenaga medis, namun hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keracunan makanan.
Dinas Kesehatan Bulukumba bahkan menyebut keluhan siswa lebih banyak dipicu faktor sugesti, bukan dari kualitas makanan.
Pengawasan Ketat
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan harus diawasi ketat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.