DPRD Sulsel Pindah ke BMBK Sambil Tunggu Rp233 Miliar dari Pusat, Klaim Asuransi Masuk Kas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk sementara waktu berkantor di gedung milik Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga serta Bina Konstruksi (BMBK).

Gedung tersebut terletak di Jl AP Pettarani, Kota Makassar, tepat di sebelah Taman Pakui Sayang.

Langkah ini diambil karena gedung DPRD Sulsel akan dibangun kembali usai aksi demonstrasi berujung pembakaran.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyebut penggunaan gedung Dinas BMBK bersifat pinjam pakai.

“Gedung ini milik Dinas PU dan Bina Marga. Kami meminjam pakai sementara, selama gedung DPRD masih dalam tahap rehabilitasi dan pembangunan kembali,” katanya, Selasa (9/9/2025).

Ia memastikan seluruh aktivitas kelembagaan DPRD tetap berjalan di lokasi sementara tersebut.

Mulai dari kegiatan komisi, fraksi, pimpinan, hingga rapat paripurna.

Sekretariat DPRD juga berkantor di gedung BMBK.

“Selama fasilitasnya bisa digunakan dan representatif, tidak ada persoalan. Yang penting, kami tetap bisa bekerja maksimal,” ujarnya.

Cicu, sapaan akrab Andi Rachmatika, menambahkan jika ada perkembangan terkait pembangunan kantor baru DPRD, akan dibahas dan diputuskan bersama.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Pemprov Sulsel telah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk perbaikan gedung DPRD.

“Kita mengusulkan sesuai hasil hitungan dan sudah ajukan ke Kementerian PU,” katanya.

Ia menyebut jumlah anggaran yang diajukan sebesar Rp233 miliar.

“Dari Kementerian sudah baca beritanya tahun ini. Insyaallah, mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan,” ujarnya.

“Tapi itu masih secara berita yang kita baca. Kita tunggu saja hasil balasan suratnya,” tambahnya.

Pemprov telah mengajukan permohonan anggaran ke Kementerian PU.

“Kita sudah hitung yang masuk semua, dan di-cover di kementerian,” jelasnya. 

Baca juga: Sosok Andi Rahmat Mappatoba, Lurah Empat Kali hingga Sekwan di Tengah Krisis Gedung DPRD Makassar

Klaim Masuk Kas

Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir, menjelaskan klaim asuransi atas kerusakan gedung DPRD akan masuk ke kas daerah terlebih dahulu.

“Kalau asuransi dibayarkan, masuk di kas daerah. Itu bagian dari pendapatan lain-lain,” kata M Jabir di Kantor Dinas BMBK Sulsel, Selasa (9/9/2025).

Saat ini, proses perhitungan kerugian masih berlangsung.

Setelah nilai klaim ditaksir, dana akan masuk ke kas daerah dan dilaporkan oleh Sekwan DPRD Sulsel.

“Kalau sudah ditaksir nilainya, pasti masuk ke kas daerah. Kalau sudah masuk, baru dilaporkan bahwa ada klaim masuk. Asuransinya juga melalui APBD, jadi masuk ke kas daerah. Bukan dia bangunkan kita gedung lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengirim surat resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

KemenPU menyiapkan alokasi sebesar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum dan gedung pemerintahan di seluruh Indonesia.

Pemprov Sulsel menghitung kebutuhan anggaran perbaikan gedung DPRD mencapai Rp233 miliar.

Perbaikan tetap mengandalkan alokasi dari KemenPU.

Surat permohonan anggaran sudah dikirim, dengan pembakaran gedung DPRD Sulsel dikategorikan sebagai bencana sosial.

Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Sulsel, Said, menyebut nilai asuransi yang dibayarkan selama ini sebesar Rp189 juta per tahun. Jumlah tersebut mencakup beberapa gedung.

“Yang dicover adalah gedung utama, gedung sekretariat, gedung tower, dan aspirasi,” ujar Said.

Saat ini, estimator dari PT Asuransi Eka Lloyd Jaya sedang menghitung nilai kerugian gedung DPRD Sulsel.

“Namun, ini masih belum pasti juga karena masih menunggu hasil estimasi,” katanya. (*)