Bapenda Sidrap dan PLN Rekonsiliasi Data PBJT untuk Tingkatkan PAD Daerah

Tayang: Jumat, 31 Oktober 2025 15:02 WITA

Penulis: Humas Setda Sidrap | Editor: Kiki Content Writer

Bapenda Sidrap dan PLN Rekonsiliasi Data PBJT untuk Tingkatkan PAD Daerah

Humas Setda Sidrap

REKONSILIASI DATA - Kepala Bapenda Sidrap Mohammad Rohady Ramadhan dan tim PLN UP3 Parepare melakukan rekonsiliasi data PBJT guna memperkuat transparansi penerimaan pajak daerah, Kamis (30/10/2025). Rekonsiliasi data bertujuan meningkatkan akurasi penerimaan pajak tenaga listrik sekaligus mendukung program listrik masuk sawah di wilayah Sidrap. Langkah ini juga bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Selanjutnya:

Inovasi Digital Bupati Syaharuddin Alrif: Petani dan Peternak di Sidrap Jual Beli Pakai QRIS

Ringkasan Berita:

Bapenda Sidrap bekerja sama dengan PLN Parepare rekonsiliasi data PBJT tenaga listrik.

Langkah ini dukung program Bupati Syaharuddin tingkatkan akurasi pajak dan PAD.

Kerja sama ini pastikan penerimaan pajak tenaga listrik optimal dan terpantau jelas.

TRIBUN-TIMUR.COM - Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) UP3 Parepare melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik. Kegiatan ini dilaksanakan Kamis (30/10/2025) di Parepare.

Rekonsiliasi tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta hasil koordinasi antara Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, dengan General Manager PT PLN UID Sulselrabar.

Kepala Bapenda Sidrap, Mohammad Rohady Ramadhan, menyatakan bahwa rekonsiliasi data bertujuan meningkatkan akurasi penerimaan pajak tenaga listrik sekaligus mendukung program listrik masuk sawah di wilayah Sidrap. Langkah ini juga bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Rohady, kerja sama dan sinkronisasi data antara Bapenda dan PLN penting untuk memastikan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipantau secara transparan.(*)