Bupati Sidrap Dorong Transformasi Digital Daerah di Ajang FEKDI 2025

Ringkasan Berita:

• Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif tegaskan komitmen percepatan transformasi digital di FEKDI 2025 Jakarta.
• Sidrap siapkan Smart Regency 2026 dengan sistem cashless, paperless, dan berbasis data.

TRIBUN-TIMUR.COM - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025 menjadi momentum penting bagi daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi digital. 

Dalam forum nasional yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Jumat (31/10/2025), Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk beradaptasi dan berinovasi menuju Smart Regency.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 ini mengusung tema "Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia.”

Pembukaan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK serta perwakilan Kementerian Keuangan. 

Bupati Syaharuddin yang hadir bersama Kepala Bapenda Sidrap Rohady Ramadhan menyampaikan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar perubahan sistem, tetapi juga transformasi cara berpikir dalam mengelola ekonomi dan layanan publik.

"Ekonomi digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri agar potensi ekonomi rakyat bisa dioptimalkan dalam sistem digital yang inklusif,” ujarnya.

Menurutnya, Sidrap tengah mengembangkan digital revenue management system sebagai bagian dari roadmap menuju Smart Regency 2026, di mana seluruh transaksi dan layanan publik diarahkan menuju sistem cashless, paperless, dan data-driven governance selaras dengan prinsip efisiensi fiskal dan transparansi anggaran.

FEKDI x IFSE 2025 menjadi titik temu penting antara pemerintah, industri keuangan, dan sektor teknologi finansial.

Forum ini mengulas beragam inovasi dalam kerangka Digital Economy Framework, termasuk integrated payment ecosystem, open finance, serta digital identity governance yang menopang keandalan sistem keuangan modern.

Partisipasi aktif Bupati Syaharuddin mencerminkan keinginan kuat Pemkab Sidrap untuk membangun sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku fintech, dan lembaga keuangan digital sebagai kunci menuju peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Kami tidak ingin Sidrap hanya menjadi penonton di tengah arus transformasi ini. Kami ingin menjadi pelaku aktif yang menciptakan nilai tambah ekonomi melalui inovasi digital yang berpihak pada rakyat,” tegas Bupati.

FEKDI 2025 juga menghadirkan berbagai sesi panel dan pameran teknologi finansial, menampilkan ekosistem digital payment, blockchain-based finance, dan inovasi microfinancing bagi UMKM.
Dalam forum tersebut, Bupati Syaharuddin dijadwalkan mengikuti diskusi strategis bersama kepala daerah lain, membahas peran daerah dalam memperkuat financial resilience dan memperluas akses ekonomi digital bagi masyarakat akar rumput.

Langkah Pemkab Sidrap selaras dengan program nasional Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dua inisiatif penting yang menjadi pondasi menuju tata kelola fiskal yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Kehadiran Bupati Syaharuddin di forum berskala nasional ini mempertegas arah pembangunan Sidrap sebagai daerah yang adaptif terhadap Revolusi Industri 4.0 dan siap melangkah menuju Ekonomi Digital 5.0 di mana manusia, teknologi, dan data menjadi satu kesatuan dalam ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat dan visi yang progresif, Sidrap meneguhkan diri sebagai “daerah pembelajar digital”, yang tak hanya mengikuti arus inovasi nasional, tetapi turut memberi warna dalam peta transformasi ekonomi Indonesia.

“Sidrap ingin menjadi contoh daerah yang mampu mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan teknologi finansial modern. Inilah cara kami menyiapkan masa depan,” tutup Bupati Syaharuddin dengan penuh optimisme.

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) merupakan kolaborasi strategis Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan dalam membangun literasi keuangan digital nasional serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah menuju inklusi keuangan yang berkelanjutan.(*)