Harga Solar Mahal, Nelayan Pinrang Tak Mampu Melaut, Beralih Jadi Buruh Harian

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG - Sejumlah nelayan di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, terpaksa mogok melaut akibat tingginya harga bahan bakar minyak jenis solar.

Kondisi tersebut membuat para nelayan mengeluh karena kesulitan mendapatkan solar subsidi dengan harga normal di wilayah mereka.

Untuk menyambung hidup, sebagian besar nelayan memilih memancing di pinggir laut demi memenuhi kebutuhan dapur keluarga.

Ada pula yang pergi jadi tukang batu, dan pergi memanen sawah atau maddaros jika musim panen.

Masyarakat di Desa Ujung Lero, mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan penjual ikan.

Desa Ujung Lero sendiri berjarak sekitar 36 Kilometer dari Ibu Kota Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto.

Watang Sawitto merupakan ibu kota Kabupaten Pinrang.

Kota ini berada di bagian utara Kota Makassar.

Jarak Watang Sawitto dari Makassar sekitar 185 kilometer melalui jalur Trans Sulawesi.

Perjalanan darat dapat ditempuh sekitar empat jam menggunakan mobil.

Rute yang dilalui melintasi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Kota Parepare, lalu masuk ke Kabupaten Pinrang.

Watang Sawitto menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Kabupaten Pinrang.

Kawasan ini juga merupakan pintu gerbang menuju wilayah utara Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.

Posisinya yang berada di jalur Trans Sulawesi membuat arus transportasi dan distribusi barang dari Makassar menuju wilayah Ajatappareng maupun Sulawesi Barat cukup ramai setiap hari.

Seorang nelayan Ujung Lero, M. Ali, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa membeli solar di tingkat pengecer dengan harga selangit.

"Saya beli solar di pengecer ada Rp300 ribu, Rp315 ribu/jeriken, jadi kalau di Pertamina kita mengisi itu Rp225 ribu/jeriken," kata Ali saat ditemui Jurnalis Tribun-Timur.com, Selasa (16/6/2026).

Ali menjelaskan, pembelian solar di SPBU Pertamina sebenarnya jauh lebih murah namun syaratnya sangat menyulitkan para nelayan.

Nelayan diwajibkan memiliki dokumen surat kapal yang lengkap agar bisa mengakses bahan bakar bersubsidi tersebut di SPBU.

Pihak Dinas Perikanan Pinrang disebut belum pernah mengeluarkan rekomendasi solar bersubsidi untuk kapal ukuran di atas Tonase Kotor atau Gross Tonnage GT-28.

Instansi terkait di Pinrang sejauh ini dikabarkan baru mengeluarkan izin kuota solar untuk kapal berukuran kecil atau sampan.

Akibat kendala administrasi tersebut, nelayan Ujung Lero sering mencari pasokan solar subsidi hingga ke wilayah Kota Parepare.

Pemerintah Kota Parepare memberikan kemudahan bagi nelayan luar daerah yang dokumen kapalnya lengkap untuk mengakses solar subsidi.

"Batasnya dikasi sama pemerintah Parepare itu 1700/liter kita sampai 1 bulan, itu cukup kalau untuk satu kapal," jelas Ali.

Namun, pengurusan dokumen kapal dan antrean pengisian solar di Parepare tetap membutuhkan waktu serta proses yang cukup melelahkan.

Masalah ketersediaan bahan bakar ini kian diperparah dengan kondisi hasil tangkapan ikan di laut yang tidak menentu.

Pendapatan nelayan sering tidak menentu karena harga jual beberapa jenis ikan di pasaran saat ini sedang anjlok.

Saat ini harga ikan tongkol berkisar Rp20 ribu, bahkan bisa merosot hingga Rp15 ribu per kilogram saat musim melimpah.

Anjloknya harga ikan berbanding terbalik dengan biaya operasional satu kali melaut yang mencapai angka Rp10 juta.

Dampak dari mahalnya modal melaut membuat sebagian kapal nelayan terpaksa bersandar di dermaga hingga dua pekan lebih.

Bahkan ada yang sebulan tidak melaut.

Hal senada disampaikan oleh tokoh nelayan setempat, Aji Muharik, yang membenarkan adanya kapal yang sebulan tidak berlayar.

"Iya, ada nelayan yang satu bulan tidak pergi melaut. Harga solar, mahal pak, 300 ribu/jeriken kita belikan di pengecer," ketus Aji Muharik.

Nelayan Desa Ujung Lero berharap pemerintah segera mempermudah regulasi penyaluran solar subsidi agar mereka bisa kembali bekerja normal.

Laporan wartawan Tribun-Timur.com/Moh Faizal Lupphy S.