Musda atau Perpecahan: Konsolidasi Masa Depan Golkar Sulsel

Oleh: Asratillah
Direktur Profetik Institute

Konsolidasi sebagai Jalan Menyelamatkan Golkar Sulsel

MUSYAWARAH Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan tahun 2026 tidak lagi sekadar agenda rutin pergantian kepemimpinan. Musda kali ini telah berubah menjadi momentum penentuan nasib politik Golkar Sulsel setelah partai berlambang pohon beringin itu mengalami kemunduran elektoral dalam dua pemilu terakhir. Kekalahan di Kota Makassar pada 2019 dan hilangnya kursi Ketua DPRD Sulsel pada Pemilu 2024 menjadi alarm serius bahwa Golkar tidak lagi berada dalam posisi dominan seperti masa lalu.

Dalam situasi itu, pidato Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Sulsel H Muhidin Mohamad Said pada Rapat Konsolidasi Dapil II Sulsel di Soppeng menjadi sangat penting dibaca secara politik dan organisatoris. Pidato tersebut tidak hanya berisi ajakan persatuan, tetapi juga memuat arah strategis bagaimana Golkar Sulsel harus keluar dari potensi konflik internal menjelang Musda.

Muhidin secara terbuka menyampaikan pesan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bahwa Musda Sulsel diharapkan berakhir melalui aklamasi, bukan voting. Pesan ini bukan tanpa alasan. Dalam sejarah Golkar Sulsel, konflik internal seringkali meninggalkan luka panjang dan melemahkan konsolidasi partai di tingkat bawah. Muhidin bahkan mengingat kembali pengalaman Musda 2020 yang harus diselesaikan di Jakarta dan membuat dinamika internal partai sangat melelahkan.

Pernyataan Muhidin bahwa dirinya sampai dua malam tidak tidur akibat konflik Musda 2020 sebenarnya memiliki pesan simbolik yang kuat. Ia sedang mengingatkan bahwa kemenangan politik tidak akan pernah tercapai jika energi partai habis hanya untuk bertarung di internal sendiri. Dalam konteks itu, pidato Muhidin bukan sekadar pidato organisasi, tetapi semacam peringatan politik kepada seluruh kader Golkar Sulsel.

Secara teoritis, pendekatan Muhidin sangat dekat dengan konsep political institutionalism yang dikembangkan Samuel Huntington dalam buku Political Order in Changing Societies (1968). Huntington menjelaskan bahwa kekuatan partai politik sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga stabilitas internal dan mengelola konflik elite. Ketika konflik internal tidak terkendali, maka kapasitas partai untuk memenangkan kompetisi eksternal akan ikut melemah.

Kondisi ini sangat relevan dengan Golkar Sulsel hari ini. Dalam dua pemilu terakhir, Golkar mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan Keputusan KPU Sulsel Nomor 740 Tahun 2024, Golkar hanya memperoleh 770.454 suara dan berada di posisi ketiga di bawah Nasdem dengan 887.682 suara serta Gerindra dengan 812.563 suara. Angka ini memperlihatkan bahwa Golkar tidak lagi menjadi kekuatan dominan tunggal di Sulsel.

Karena itu, seruan konsolidasi Muhidin sesungguhnya merupakan upaya menyelamatkan Golkar dari ancaman fragmentasi politik internal yang bisa semakin memperburuk posisi partai menuju Pemilu 2029.

Politik Aklamasi dan Pertarungan Tiga Figur Golkar Sulsel

Salah satu poin paling menarik dari pidato Muhidin adalah dorongannya agar Musda Golkar Sulsel diselesaikan melalui aklamasi. Dalam budaya politik Golkar, aklamasi sering dipahami sebagai simbol persatuan dan kedewasaan elite partai. Muhidin bahkan mencontohkan bahwa lima provinsi lain di Pulau Sulawesi telah berhasil melaksanakan Musda secara aklamasi.

Namun dalam perspektif politik modern, aklamasi tidak hanya soal persatuan, tetapi juga tentang kemampuan menemukan figur yang diterima oleh mayoritas kekuatan internal partai. Dalam konteks Golkar Sulsel saat ini, pertarungan mengerucut pada tiga nama yakni Ilham Arief Sirajuddin atau IAS, Munafri Arifuddin atau Appi, dan Andi Ina Kartika Sari.

IAS adalah figur senior dengan pengalaman panjang dan jejaring politik yang luas. Ia memiliki kapasitas membaca peta kekuatan elite serta kemampuan menjaga keseimbangan antar kelompok di internal Golkar. Sementara Andi Ina hadir sebagai simbol regenerasi politik Golkar Sulsel. Ia membawa energi baru dan representasi kader perempuan yang memiliki posisi strategis dalam struktur partai.

Namun dalam konteks pidato Muhidin yang menekankan konsolidasi akar rumput, nama Munafri Arifuddin terlihat memiliki relevansi politik yang cukup kuat. Appi selama ini disebut mendapatkan dukungan mayoritas DPD II kabupaten kota. Dukungan ini penting karena Muhidin sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu buru menentukan jadwal Musda sebelum mendengar aspirasi kader di tiga dapil Sulsel.

Pendekatan bottom up yang dilakukan Muhidin sesungguhnya mengandung pesan bahwa suara daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kepemimpinan Golkar Sulsel. Dalam konteks itu, posisi Appi menjadi semakin menarik karena ia dianggap memiliki penerimaan yang cukup luas di tingkat bawah.

Teori democratic linkage yang dijelaskan oleh Katz dan Mair dalam buku Party Organizations and Party Democracy  (1994) menjelaskan bahwa legitimasi partai politik modern tidak hanya dibangun dari elite pusat, tetapi juga dari kemampuan menyerap aspirasi akar rumput. Ketika partai terlalu elitis dan mengabaikan struktur bawah, maka soliditas internal akan mudah rapuh.

Karena itu, pendekatan Muhidin yang berkeliling melakukan safari konsolidasi ke Takalar, Pinrang, hingga Soppeng sebenarnya memperlihatkan bahwa DPD I sedang berusaha membangun legitimasi politik dari bawah. Ini sekaligus memperkuat posisi figur yang memiliki basis dukungan riil di daerah.

Meski demikian, IAS dan Andi Ina tetap merupakan kader terbaik Golkar Sulsel yang memiliki kekuatan dan kontribusi besar bagi partai. IAS kuat dalam pengalaman dan jaringan elite. Andi Ina kuat dalam simbol regenerasi dan kemampuan membangun komunikasi politik baru. Ketiganya adalah aset penting Golkar Sulsel yang seharusnya tidak dipertentangkan secara destruktif.

Soppeng sebagai Simbol dan Appi sebagai Momentum Baru

Pidato Muhidin di Soppeng juga menarik karena menjadikan keberhasilan DPD II Golkar Soppeng sebagai role model konsolidasi partai. Di bawah kepemimpinan Andi Kaswadi Razak, Golkar berhasil mengamankan 11 dari 30 kursi DPRD Soppeng. Angka ini bukan sekadar statistik elektoral, tetapi bukti bahwa Golkar masih bisa menang besar jika soliditas internal terjaga.

Muhidin menyebut Soppeng sebagai “kebun beringin yang rindang”. Istilah ini memiliki makna simbolik yang kuat. Ia ingin menunjukkan bahwa kemenangan politik hanya bisa dicapai jika partai mampu menjaga kerapatan barisan, disiplin organisasi, dan kedekatan dengan masyarakat.

Dalam konteks itu, Golkar Sulsel membutuhkan figur ketua yang tidak hanya kuat di elite, tetapi juga mampu membangun koneksi dengan akar rumput dan pemilih baru. Politik Sulsel saat ini telah berubah. Pemilih muda semakin dominan. Media sosial membentuk persepsi publik secara cepat. Politik patronase lama tidak lagi cukup untuk menjamin kemenangan.

Di sinilah Munafri Arifuddin terlihat memiliki momentum politik yang cukup relevan. Appi hadir dengan citra yang relatif lebih modern, lebih adaptif, dan lebih mudah diterima oleh kelompok pemilih perkotaan serta generasi muda. Selain itu, ia juga relatif memiliki citra publik yang lebih bersih dibanding figur figur politik lama yang sering terjebak dalam konflik masa lalu.

Teori political branding yang dijelaskan Margaret Scammell dalam buku Designer Politics How Elections are Won (1995) menyebutkan bahwa kemenangan partai modern sangat ditentukan oleh kemampuan menghadirkan figur yang dipercaya publik. Partai tidak lagi cukup hanya mengandalkan sejarah besar atau simbol ideologis. Yang menentukan adalah siapa wajah yang mampu mewakili harapan baru masyarakat.

Karena itu, jika Golkar Sulsel ingin kembali merebut kursi Ketua DPRD Sulsel pada Pemilu 2029, maka partai membutuhkan pemimpin yang mampu menghadirkan citra persatuan sekaligus pembaruan. Appi tampak memenuhi kebutuhan itu karena ia memiliki kombinasi antara dukungan akar rumput, kemampuan komunikasi politik modern, dan citra yang relatif bersih di mata publik.

Meski demikian, keberhasilan Golkar Sulsel tidak akan ditentukan oleh satu figur semata. Golkar tetap membutuhkan kebesaran hati seluruh elite termasuk IAS dan Andi Ina untuk menjaga soliditas partai pasca Musda. Sebab ancaman terbesar Golkar hari ini bukan hanya kekalahan elektoral, tetapi potensi perpecahan internal akibat rivalitas elite yang berkepanjangan.

Pada akhirnya, pidato Muhidin Mohamad Said di Soppeng harus dibaca sebagai seruan moral dan politik bahwa Golkar Sulsel tidak boleh lagi menghabiskan energi dalam konflik internal. Musda harus menjadi ruang rekonsiliasi dan konsolidasi, bukan arena saling menjatuhkan. Sebab hanya partai yang solid secara internal yang mampu kembali menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan.

Referensi :

Samuel P Huntington. Political Order in Changing Societies. 1968.

Richard Katz dan Peter Mair. Party Organizations and Party Democracy. 1994.

Margaret Scammell. Designer Politics How Elections are Won. 1995.

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 740 Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu.

Artikel Tribun Timur berjudul Sepulang dari Soppeng, Muhidin Laporkan Aspirasi 24 DPD II Golkar ke Bahlil