PSEL Makassar: Membakar Sampah atau Membakar Anggaran?

Oleh: Prof. Dr. Ir. H. Ismail Marzuki, S.Si., M.Si
Guru Besar Universitas Fajar & Ahli Kimia Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana pengoperasian instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Antang kini sedang berada di persimpangan jalan antara ambisi dekarbonisasi dan risiko kegagalan teknis.

Secara teoritis, PSEL adalah jawaban bagi kota metropolis yang sesak oleh sampah.

Namun, dalam kacamata sains lingkungan dan tata kelola, proyek ini menyimpan "cacat bawaan" yang jika tidak segera diobati, hanya akan menjadikannya tungku raksasa pembuang anggaran.

Paradoks Teknologi dan Kompetensi

Kritik fundamental saya tertuju pada ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Teknologi PSEL yang berbasis insinerasi suhu tinggi memerlukan ketelitian teknokratis—dari mulai pengelolaan stoikiometri pembakaran hingga pengendalian emisi berbahaya.

Sayangnya, postur birokrasi kita masih "gemuk" oleh tenaga kontrak (P3K) yang rekrutmennya sering kali beraroma titipan politik ketimbang uji kompetensi.

Sangat naif jika kita berharap teknologi state-of-the-art ini bisa dikelola oleh SDM yang hanya datang untuk absen lalu bergosip.

Tanpa pembenahan kompetensi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kita sedang mempertaruhkan mesin bernilai miliaran rupiah di tangan yang salah.

Miskalkulasi Hulu: Masalah Kalori dan Lindi

Dari sisi kimiawi, PSEL Makassar menghadapi tantangan LHV (Low Heating Value).

Sekitar 60-65 persen sampah kita adalah limbah organik basah dengan kadar air tinggi.

Memasukkan sampah basah ke insinerator adalah kesia-siaan termodinamika; energi listrik yang dihasilkan akan habis hanya untuk menguapkan air.

Belum lagi masalah air lindi (leachate).

Riset kami menemukan kadar karbon di air sumur warga sekitar Manggala sudah mencapai 27 kali lipat di atas ambang batas.

Ini adalah bom waktu.

Jika PSEL hanya fokus membakar apa yang ada di permukaan tanpa memitigasi polutan B3 yang sudah meresap ke akuifer, maka proyek ini gagal melindungi kesehatan masyarakat.

Langkah Solutif: Jalan Keluar dari Kemacetan

Kita tidak boleh hanya mengeritik tanpa menawarkan kompas. Berikut adalah tawaran solusi strategis:

Hilirisasi Lindi menjadi Aset: Ubah air lindi menjadi pupuk cair organik melalui proses bioremediasi menggunakan mikroorganisme lokal.

Ini jauh lebih ekonomis dan ekologis daripada membiarkannya meracuni tanah.

Inovasi "Smart Bak" & Segregasi Hulu: Kita butuh investasi pada "Smart Bak" di skala rumah tangga (estimasi biaya Rp1.056.444 - Rp1.800.000 per unit) yang dilengkapi sensor dan mikrokontroler.

Dengan pemilahan 4-5 jenis sampah sejak dari rumah, PSEL hanya akan menerima residu kering berkalori tinggi.

Tukar Guling Lahan yang Manusiawi: Kebutuhan lahan ideal PSEL adalah 22-25 hektare untuk mengakomodasi zona penyangga biologis.

Pemkot harus berani melakukan skema tukar guling lahan pemukiman warga di radius bahaya, sembari mendidik warga terdampak menjadi operator teknis di instalasi tersebut.

Integrasi Regional: Makassar tidak bisa berdiri sendiri.

Kerja sama dengan Maros dan Gowa adalah keharusan untuk memastikan suplai bahan baku di atas 1.000 ton per hari demi menjaga stabilitas turbin.

Kesimpulan

PSEL bukan sekadar proyek infrastruktur, ia adalah ujian bagi integritas birokrasi Makassar.

Pilihannya hanya dua: melakukan audit kompetensi SDM secara total dan membenahi sistem pemilahan di hulu, atau membiarkan proyek ini menjadi monumen kegagalan yang memuai bersama tumpukan sampah Antang yang sudah setinggi 10 meter itu.

Makassar menuju Low Carbon City tidak bisa dicapai dengan retorika, melainkan dengan data, sains, dan kejujuran dalam mengelola manusia.

(*)