Pengamat, Mata Demokrasi yang Tidak Boleh Dipejamkan

Oleh: Mustamin Raga

Pengamat Sosial-Politik

TRIBUN-TIMUR.COM - Demokrasi adalah sebuah rumah besar yang pintu dan jendelanya harus selalu terbuka. Udara harus bebas keluar masuk. Cahaya harus leluasa menyentuh setiap sudutnya. Jika rumah itu terlalu rapat ditutup, terlalu banyak tirai ditarik, maka yang tersisa bukan lagi rumah demokrasi, melainkan bangunan kekuasaan yang remang dan pengap. Di dalam rumah demokrasi itu, ada satu kelompok kecil yang seringkali disalahpahami, yakni para pengamat.

Banyak orang mengira pengamat hanyalah komentator. Orang yang pekerjaannya sekedar berbicara di televisi, menulis opini di media, atau memberi komentar cepat ketika sebuah kebijakan muncul. Padahal pengamat yang sesungguhnya bukanlah sekadar pengisi ruang diskusi.

Pengamat adalah pekerja intelektual. Ia memiliki basis keilmuan tertentu. Ia berdiri di atas disiplin ilmu—politik, ekonomi, hukum, sosial, lingkungan, humaniora atau kebijakan publik. Ia mengamati jalannya pemerintahan, membaca arah kebijakan, mencermati dinamika kekuasaan, lalu mencoba menjelaskannya kepada publik dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Dalam arti tertentu, pengamat adalah juru tafsir negara. Negara berbicara melalui kebijakan. Tetapi kebijakan seringkali ditulis dengan bahasa teknokratis yang tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat. Di situlah pengamat hadir. Ia mengurai, menjelaskan, membandingkan, menilai, dan kadang juga mempertanyakan.

Kadang ia memberikan apresiasi ketika kebijakan negara berjalan dengan baik. Kadang pula ia melontarkan kritik ketika kebijakan terlihat menyimpang dari kepentingan publik. Kritik itu bisa lembut.

Bisa juga tajam. Semua tergantung pada gaya, integritas, dan keberanian masing-masing pengamat. Namun semua itu  tujuan utamanya bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah memberikan pencerahan kepada publik—membuka sisi-sisi yang mungkin tidak tampak oleh mata masyarakat.

Karena dalam dunia modern, kebijakan negara seringkali begitu kompleks sehingga publik membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskannya dengan terang.

Pengamat dan Nafas Demokrasi

Dalam teori politik modern, keberadaan orang-orang yang mengamati kekuasaan bukan sekedar fenomena sosial biasa. Ia merupakan bagian dari mekanisme demokrasi itu sendiri. Filsuf politik Jerman, Jürgen Habermas, menyebut adanya ruang publik—sebuah arena tempat masyarakat berdiskusi secara rasional tentang kebijakan negara. Dalam ruang publik itulah berbagai gagasan dipertukarkan, diuji, dan diperdebatkan.

Tanpa ruang publik, demokrasi hanya menjadi prosedur administratif: pemilu, pelantikan, dan pergantian kekuasaan.

Tetapi dengan ruang publik yang hidup, demokrasi berubah menjadi percakapan nasional yang terus berlangsung.

Di ruang percakapan itulah para pengamat memainkan peran penting. Mereka adalah salah satu penggerak diskursus publik. Mereka membantu masyarakat memahami arah kekuasaan.

Dalam perspektif yang lain, pemikir liberal Inggris John Stuart Mill pernah mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya hak individu, tetapi juga alat masyarakat untuk menemukan kebenaran. Bahkan pendapat yang keliru sekalipun tetap penting, karena melalui perdebatanlah kebenaran dapat diuji dan diperkuat. Artinya, demokrasi tidak tumbuh dari keseragaman suara.

Demokrasi tumbuh dari keragaman pandangan. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang mengamati kekuasaan dan berbicara tentangnya, semakin sehat sebuah demokrasi.

Kritik: Vitamin yang Sering Disalahpahami

Kekuasaan memang seringkali memiliki hubungan yang rumit dengan kritik.

Kritik adalah cermin. Dan tidak semua orang suka bercermin. Ketika sebuah kebijakan dikritik, seringkali kritik itu dipersepsikan sebagai serangan. Padahal dalam tradisi politik modern, kritik justru dipandang sebagai mekanisme koreksi dini.

Filsuf Prancis Michel Foucault pernah menulis bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan alami untuk memperluas dirinya. Tanpa pengawasan sosial, tanpa kritik intelektual, kekuasaan dapat tumbuh terlalu besar hingga kehilangan kesadaran akan batas-batasnya sendiri.

Karena itu, kritik bukanlah musuh negara. Kritik adalah rem moral bagi kekuasaan. Ia bekerja seperti alarm kebakaran: lebih baik berbunyi terlalu cepat daripada terlambat ketika api sudah membesar.

Sayangnya, dalam banyak pengalaman politik di berbagai negara, kritik sering dianggap sebagai gangguan. Ia dilihat sebagai suara sumbang yang mengganggu harmoni kekuasaan.

Padahal demokrasi bukan paduan suara yang semua nadanya harus sama.

Demokrasi adalah orkestra yang penuh variasi suara.

Ada yang keras.

Ada yang lirih.

Ada yang mengingatkan.

Dan dari semua suara itu, publik dapat menilai mana yang paling masuk akal.

Ketika Kekuasaan Ingin “Menertibkan

Belakangan ini, percakapan tentang pengamat kembali mencuat setelah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rencana untuk melakukan “penertiban terhadap para pengamat.”

Pernyataan itu muncul di tengah banyaknya komentar dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Kata penertiban tentu terdengar tidak terlalu keras. Ia bahkan bisa diartikan sebagai upaya menata agar diskursus publik lebih tertib dan bertanggung jawab.

Namun dalam politik, kata-kata sering memiliki ruang tafsir yang luas. Apa yang disebut penertiban bisa saja berarti penguatan etika diskusi. Tetapi dalam praktek kekuasaan, penertiban juga bisa berubah menjadi pembatasan, pengawasan, atau bahkan intimidasi.

Sejarah politik dunia mengajarkan bahwa pembatasan terhadap suara kritis seringkali dimulai dengan istilah yang terdengar sederhana. Mulanya hanya “penertiban”. Lalu berubah menjadi “pengawasan”. Kemudian berkembang menjadi “pembatasan”. Dan dalam beberapa pengalaman negara lain yang lebih gelap, ia bahkan berujung pada pembungkaman.

Tentu saja kita semua berharap negeri ini tidak pernah berjalan ke arah sana.

Karena demokrasi Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan pembungkaman.

Pengamat sebagai Penjaga Kesadaran Publik

Dalam ekosistem demokrasi modern, pengamat sebenarnya bukanlah lawan pemerintah. Ia adalah mitra kritis.

Pengamat membantu publik memahami apa yang sedang terjadi. Ia menjelaskan kebijakan, menilai implikasinya, dan memberikan perspektif yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat umum.

Kadang pengamat memuji kebijakan yang tepat. Kadang ia mengingatkan ketika arah kebijakan tampak keliru. Dalam kedua peran itu, pengamat sebenarnya sedang melakukan satu hal yang sangat penting: menjaga kesadaran publik. Karena kekuasaan yang tidak diawasi oleh kesadaran publik berpotensi kehilangan arah.

Seorang pengamat yang jujur bekerja seperti penjaga mercusuar. Ia tidak mengendalikan kapal. Ia tidak menentukan arah pelayaran. Tetapi ia menyalakan lampu agar kapal tidak menabrak karang.

Maraknya Pengamat: Tanda Demokrasi Tumbuh

Ada satu kesalahpahaman yang sering muncul: semakin banyak pengamat dianggap sebagai tanda bahwa negara sedang gaduh. Padahal justru sebaliknya.

Dalam ilmu politik, maraknya pengamat adalah indikator bahwa ruang publik sedang hidup.

Di negara-negara dengan demokrasi matang, pengamat datang dari berbagai latar belakang: kampus, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, hingga media independen. Mereka berbeda pandangan.

Sebagian kritis keras. Sebagian moderat. Sebagian bahkan simpatik terhadap pemerintah. Tetapi keberagaman itu bukan masalah. Justru dari perbedaan itulah publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh.

Demokrasi tidak membutuhkan kesunyian. Demokrasi membutuhkan percakapan.

Tanggung Jawab Pengamat

Tentu saja, pengamat juga tidak boleh sembarangan. Menjadi pengamat bukan sekadar berbicara keras atau tampil sering di media. Pengamat yang baik memiliki tiga fondasi utama: pengetahuan, integritas, dan keberanian. Pengetahuan membuat analisanya tidak dangkal.

Integritas menjaga agar ia tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu.

Keberanian membuatnya tetap jujur ketika mengatakan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi kekuasaan.

Tanpa tiga hal itu, pengamat bisa berubah menjadi sekedar komentator oportunistik.

Di sisi lainnya, kekurangan pada sebagian pengamat tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi seluruh ruang pengamatannya. Sama seperti adanya berita buruk tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam seluruh pers.

Mata yang Tidak Boleh Dipejamkan

Demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar pemilu setiap periode tertentu.  Demokrasi membutuhkan warga negara yang berpikir, berbicara, dan saling mengingatkan. Di antara mereka, para pengamat memainkan peran yang unik.

Mereka tidak memegang jabatan. Mereka tidak memiliki kekuasaan formal.

Tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak kalah penting: kemerdekaan untuk berpikir dan berbicara. Kemerdekaan itulah yang membuat demokrasi tetap bernapas.

Karena tanpa pengamat, kekuasaan berjalan tanpa cermin. Tanpa kritik, kebijakan berjalan tanpa pengingat.

Dan tanpa ruang diskusi yang bebas, demokrasi perlahan berubah menjadi sekadar prosedur administratif yang kehilangan rohnya.

Oleh karena itu, maraknya pengamat bukanlah ancaman bagi negara.

Ia justru tanda bahwa kesadaran publik masih hidup. Ia adalah bukti bahwa masih ada orang-orang yang bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan keberanian untuk memperhatikan arah negeri ini.

Selama masih ada orang-orang yang mengamati dengan jujur, berbicara dengan ilmu, dan mengkritik dengan niat memperbaiki, demokrasi akan tetap memiliki sesuatu yang sangat penting: sepasang mata yang tidak boleh dipaksa terpejam oleh siapa pun.(*)

Gerhana Alauddin, 15 Maret 2026