Dari Utopia Minapolitan ke Harapan Kampung Nelayan Merah Putih: Pelajaran dari Pesisir Sulsel

Sulsel dipilih bukan tanpa alasan: wilayah ini kaya tradisi bahari, tetapi juga menyimpan persoalan klasik nelayan—kemiskinan struktural, eksploitasi sumber daya, dan keterbatasan akses ke pasar.
Dengan KNMP, Sulawesi Selatan dapat menjadi laboratorium pembangunan pesisir.

Namun, laboratorium ini tidak berdiri di ruang hampa; ia dihuni oleh struktur sosial lama yang tetap berpengaruh. Ujiannya adalah: apakah model berbasis kampung ini mampu menjawab kebutuhan nelayan, atau justru terjebak dalam pola lama pembangunan dari atas ke bawah?

Punggawa–Sawi: Bayangan Lama di Kampung Nelayan Baru
Di balik rencana pembangunan kampung nelayan, realitasnya masih bersemayam relasi klasik patron–klien antara punggawa dan sawi. Dari berbagai studi disebutkan bahwa disparitas pendapatan kelompok kerja ini begitu lebar: punggawa bisa meraup 10–13 kali lipat lebih besar daripada sawi. Dalam sistem bagi hasil, punggawa kerap memperoleh hampir dua pertiga hasil tangkapan, sedangkan sisanya dibagi rata di antara buruh nelayan (sawi).

Ironisnya, relasi timpang ini bertahan karena punggawa tidak hanya berperan sebagai patron ekonomi, tetapi juga penopang sosial: membantu ketika sawi dan keluarganya sakit, menalangi kebutuhan saat paceklik, hingga hadir dalam ritual kehidupan. Inilah paradoks nelayan Sulawesi Selatan: ketimpangan ekonomi berjalan seiring dengan kedekatan sosial.

Jika pola patronase ini tidak disentuh, KNMP berisiko hanya menjadi panggung baru bagi punggawa, bukan jalan keluar bagi sawi.

Tradisi, Transformasi, dan Pertarungan Pengetahuan
Masyarakat pesisir Sulawesi Selatan sejak lama hidup dalam dialektika antara tradisi bahari dan arus transformasi modern. Pengetahuan lokal nelayan—mulai dari membaca tanda alam, mengatur musim tangkap, hingga ritus magis penolak bala—bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga instrumen ekologis yang menjaga keseimbangan laut.

Namun modernisasi perikanan, ekspansi pasar global, dan penetrasi kapital telah menggerus norma-norma itu. Hukum adat yang dahulu mengatur ritme eksploitasi sumber daya mulai melemah, sementara regulasi negara belum sepenuhnya hadir menggantikannya. Kekosongan ini sering menjadi celah bagi patron kuat atau kapital besar untuk mengendalikan produksi dan distribusi.

Dalam situasi inilah KNMP akan diuji. Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan arena pertarungan pengetahuan—antara sains modern, kearifan lokal, dan struktur patronase. Dari pertarungan inilah akan ditentukan: apakah kampung nelayan benar-benar hidup dan mampu merangkai sintesis antara sains modern dengan kearifan lokal, atau sekadar tampil sebagai wajah baru teknokrasi pembangunan?

Rekomendasi: Akademisi, Sistem Pengawasan, dan Perencanaan Terpadu
Agar KNMP tidak bernasib sama seperti Minapolitan, ada tiga fondasi penting yang harus diperkuat.

Pertama, pendampingan akademik berkelanjutan. Kampus dan peneliti lokal harus diposisikan sebagai mitra kritis, bukan sekadar konsultan proyek. Kajian empiris tentang relasi patron–klien, strategi nafkah, hingga budaya bahari di Sulawesi Selatan adalah modal pengetahuan yang perlu ditanamkan dalam desain KNMP agar program tidak kehilangan arah.

Kedua, sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS) yang partisipatif. MCS bukan sekadar laporan administratif, melainkan mekanisme mitigasi dini: mendeteksi penyimpangan, mencegah dominasi patron ekonomi, serta memastikan fasilitas KNMP tidak berhenti sebagai monumen fisik, tetapi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan nelayan kecil.

Ketiga, formulasi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. KNMP harus masuk dalam kerangka perencanaan terpadu yang mencakup:
* Inisiasi melalui konsultasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat;
* Formulasi berbasis data ekologi, ekonomi, dan sosial-budaya;
* Adopsi formal dengan koordinasi lintas sektor dan alokasi pendanaan jelas;
* Implementasi melalui revisi berkala, pengembangan ekonomi alternatif, serta monitoring-evaluasi berkelanjutan.

Dengan tiga fondasi ini, KNMP bukan hanya membangun dermaga atau rumah nelayan, tetapi juga menciptakan ruang sosial-ekologis yang hidup—di mana pengetahuan lokal, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas lembaga berkelindan.

Penutup
Hal yang mendasar bagi pembangunan pesisir Indonesia adalah: berhenti membangun utopia yang sulit diwujudkan, dan berani berpijak pada realitas kampung yang menjanjikan. Minapolitan telah memberi pelajaran pahit bahwa program besar tanpa partisipasi hanya meninggalkan monumen kosong.

KNMP, dengan segala keterbatasannya, diharapkan membuka harapan baru. Jika didampingi riset akademik, dikawal melalui sistem MCS, dan ditopang dengan perencanaan pesisir terpadu, KNMP berpeluang lebih membumi: sederhana, partisipatif, dan sesuai kebutuhan nelayan. Sebab laut memang bisa dipandang sebagai kawasan ekonomi, tetapi nelayan tetap memerlukan kampung untuk pulang; dan di situlah martabat pembangunan seharusnya bertolak sekaligus bermuara.(*)