Pajak Tersembunyi Menguras Negara

Untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai strategi pelunasan utang, pemerintah perlu langkah konkret:

-Digitalisasi Anggaran: Semua transaksi pemerintah harus berbasis digital, real-time, dan dapat diaudit publik. E-procurement dan e-budgeting terbukti mengurangi peluang manipulasi.

-Perkuat Lembaga Pengawas: Independensi KPK harus dikembalikan, termasuk kewenangan penyadapan dan supervisi kasus besar.

-Penerapan Beneficial Ownership Registry: Semua aset perusahaan dan kontrak pemerintah harus transparan untuk mencegah pencucian uang dan penggunaan nominee.

-Kolaborasi Internasional: Indonesia perlu aktif dalam kerja sama global antikorupsi, termasuk dengan negara suaka pajak tempat dana hasil korupsi disembunyikan.

-Reformasi Pendanaan Politik: Biaya kampanye yang transparan dan didanai negara dapat menekan ketergantungan politisi pada donasi rente.

Korupsi bukan hanya masalah moral atau hukum, melainkan akar kebocoran fiskal terbesar.

Jika dianggap sebagai pajak tersembunyi, korupsi lebih membebani daripada PPN, PPh, atau cukai sekalipun. 

Dengan kerugian ratusan triliun per tahun, korupsi berkontribusi langsung pada meningkatnya kebutuhan utang negara.

Pemberantasan korupsi, jika dilakukan serius, bukan sekadar meningkatkan citra hukum, tetapi juga dapat menjadi strategi riil untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. 

Mengembalikan Rp 150-200 triliun per tahun ke kas negara bisa mengubah arah kebijakan fiskal Indonesia menuju lebih mandiri dan berdaulat. (*)