MBG Mendesak Dievaluasi

Penulis: Antonius Ali Wutun, Dosen STKIP YPUP Makassar, Alumnus Tokyo Gakugei University

TRIBUN-TIMUR.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa adalah sebuah impian besar demi mencerdaskan anak bangsa. 

Namun, di balik visi mulia ini, muncul persoalan serius.

Sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah tidak bisa dipandang sepele. 

Makanan yang seharusnya menyehatkan justru berubah menjadi ancaman bagi nyawa anak bangsa.

Evaluasi oleh Tim Independen

Belum genap setahun berjalan, tercatat lebih dari 5.360 anak keracunan akibat program MBG

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras yang mengancam masa depan generasi muda. 

Wajar bila masyarakat mendesak agar program ini dihentikan sementara. 

Orang tua mana yang rela kehilangan anak, meski program itu diberikan gratis?

Karena itu, pemerintah sebaiknya segera membentuk tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh: mulai dari mekanisme tender, pengolahan bahan, distribusi, penyajian, hingga kandungan nutrisi. 

Tim ini harus diberi akses penuh tanpa intervensi agar rekomendasinya kredibel, valid, dan dapat dipercaya publik.

Minim Respon Pemerintah

Rentetan KLB sejak Januari hingga September 2025 menunjukkan lemahnya respon pemerintah. 

Kasus pertama seharusnya menjadi peringatan dini untuk evaluasi, bukan diabaikan. 

Nyawa manusia tidak bisa ditimbang dengan kalkulasi proyek. 

Setiap kejadian keracunan massal adalah tragedi, bukan sekadar insiden kecil.

Selain lemahnya pengawasan, potensi korupsi dalam pengadaan bahan pangan juga patut dicurigai. 

Jika program sebesar MBG dikendalikan intrik dan manipulasi, “gizi” hanya menjadi slogan, sementara yang tersaji bisa jadi makanan murah, tidak layak, bahkan beracun.

Karena itu, pengawasan berlapis oleh pemerintah, sekolah, dan orang tua harus dilakukan dengan standar keamanan pangan tingkat siaga satu.

Bangun Narasi yang Seimbang

Sayangnya, narasi risiko sering tenggelam dalam euforia kata “gratis”. 

Mengkritisi sisi lemah MBG bukan berarti menolak program, tetapi justru mengembalikannya ke misi sucinya: mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pemerintah perlu lebih transparan, akuntabel, serta tegas terhadap oknum yang mengabaikan keselamatan anak-anak.

Keseimbangan narasi sangat penting. 

Impian besar mencerdaskan bangsa melalui MBG harus diiringi keseriusan merespon fakta tragis di lapangan. 

Jangan sampai kelemahan klasik bangsa ini terulang: baru bergerak serius setelah nyawa melayang.

Libatkan Masyarakat

Karena dibiayai dana publik, pengawasan MBG tidak boleh hanya urusan pemerintah.

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam memberi kritik dan masukan, yang seharusnya dipandang sebagai upaya memperbaiki, bukan menghambat.

Jika terbukti bermanfaat, program MBG harus diperkuat. 

Namun bila justru berpotensi mengancam nyawa, harus segera dikendalikan atau bahkan dihentikan. 

Evaluasi menyeluruh oleh tim independen adalah langkah mendesak untuk memastikan MBG benar-benar membawa manfaat, bukan malapetaka, bagi anak-anak Indonesia. (*)