Pimpinan Ormas Islam dan Kristen Terus Berdatangan Temui Jusuf Kalla: Setop Polemik Penistaan Agama

TRIBUN-TIMUR.COM - Tokoh-tokoh berbagai generasi dan lintas agama berdatangan ke kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Kediaman pribadi Jusuf Kalla semakin ramai didatangani tokoh, beberapa pekan terakhir. Siang dan malam.

Dua hari, Pimpinan KAHMI, Vox Point Indonesia, hingga Pimpinan Pusat Ormas Lintas agama temui Jusuf Kalla di kediaman pribadi.

Pada Selasa malam, 28 April 2026, puluhan  tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tingkat pusat menemui Jusuf Kalla di Brawijaya.

Kedatangan rombongan yang dipimpn Din Syamsuddin dan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar itu juga terkait polemik dugaan penistaan agama, yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat, terkait ceramah Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM saat Ramadhan 1447 H..

Para pimpinan ormas Islam sepakat  akan Laporkan Ade Armando,Abu Janda dan Grace Natalie terkait dugaan fitnah Ke Jusuf Kalla

Juru bicara pertemuan, Din Syamsuddin, menyampaikan bahwa silaturahmi ini didasari keprihatinan sejumlah tokoh Islam atas berkembangnya isu yang dinilai kontroversial. Ia menyoroti bahwa pembelaan terhadap Jusuf Kalla justru banyak datang dari kalangan tokoh Kristiani, seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

“Pertemuan ini membahas perkembangan terakhir, khususnya terkait tuduhan terhadap Pak Jusuf Kalla yang dinilai tidak berdasar,” ujar Din Syamsuddin kepada wartawan.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2015 itu, polemik bermula dari beredarnya potongan video ceramah berdurasi sekitar 48 detik yang disebut tidak utuh dan cenderung provokatif. Ia menilai penyebaran potongan video tersebut berpotensi memicu perpecahan antarumat beragama.

“Video yang beredar sangat tendensius dan berpotensi mengadu domba. Oleh karena itu, ada kalangan advokat dari ormas Islam yang akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi tersebut,” jelas Din Syamsuddin.

Ketua Umum ke-6 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu juga menegaskan bahwa Jusuf Kalla dikenal sebagai tokoh perdamaian yang memiliki rekam jejak dalam penyelesaian konflik, seperti di Poso dan Ambon pada awal era reformasi. Karena itu, ia menilai tuduhan penistaan agama sebagai bentuk fitnah yang harus diselesaikan secara hukum.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tetap menahan diri dan tidak terpancing provokasi. “Kami mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga ketenangan dan tidak terjebak dalam skenario yang dapat merusak kerukunan bangsa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Din juga menyebut adanya rencana sejumlah advokat untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan video tersebut, termasuk beberapa figur publik. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan menegakkan keadilan, bukan semata membela individu.

Desakan Pimpinan KAHMI

Sehari sebelum puluhan pimpinan ormas Islam itu, Senin (27/4/2026), pimpinan Korps Alulmni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) juga menemui Jusuf Kalla di Brawijaya.

Rombongan KAHMI dipimpin Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Dolli Kurnia Tanjung.

Sama dengan pimpinan dan tokoh lainnya, kedatangan elite KAHMI menemui Jusuf Kalla juga membahas polemik terkait pernyataan Jusuf Kalla di UGM.

KAHMI mendesak semua pihak segera menghentikan polemik itu.

Ahmad Dolli Kurnia menilai situasi belakangan ini berpotensi meresahkan karena isu tersebut dinilai melebar dan berisiko memecah belah hubungan antarumat beragama. Ia menegaskan bahwa tidak terdapat unsur penghasutan maupun upaya mengadu domba dalam pernyataan Jusuf Kalla.

“Kami berharap persoalan ini tidak melebar ke mana-mana, apalagi sampai masuk ke ranah hukum. Tidak ada indikasi penistaan atau upaya memecah belah,” ujar anggota DPR RI itu.

Ketua Umum DPP KNPI 2008-2011 itu mengatakan, sejumlah tokoh agama, termasuk dari kalangan Kristen dan Katolik, juga telah memberikan pandangan bahwa tidak ada unsur penistaan agama dalam pernyataan tersebut.

Hal itu, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan bagi pihak pelapor untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Dolli mengingatkan bahwa jika polemik ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan berkembang menjadi isu politik yang lebih luas dan berpotensi memicu saling lapor antar kelompok masyarakat.

“Kalau ini masuk ke ranah politik, situasinya bisa semakin berbahaya. Bisa terjadi saling lapor yang berkepanjangan,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih fokus pada persoalan kebangsaan yang lebih besar, seperti dampak konflik global terhadap kondisi ekonomi, energi, dan pangan nasional.

Menurut Dolli, Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki kekuatan pada nilai toleransi dan persatuan. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama.

“Kekuatan bangsa ini ada pada keberagaman dan toleransi. Jangan sampai itu justru diusik,” ujarnya.

KAHMI pun berharap pihak pelapor dapat mempertimbangkan kembali langkahnya demi menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat lintas latar belakang menggelar silaturahmi dengan Jusuf Kalla di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4). Pertemuan tersebut membahas pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan nasional.

Rombongan terdiri dari perwakilan Vox Point Indonesia, Patria PMKRI, Formas, serta Pewarna Indonesia. Mereka menyampaikan apresiasi atas peran Jusuf Kalla dalam menyelesaikan berbagai konflik di Indonesia.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo, menyatakan bahwa Jusuf Kalla merupakan tokoh bangsa yang tidak hanya berbicara, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perdamaian, seperti di Poso, Ambon, dan Aceh.

“Beliau adalah pelaku sejarah dalam mendamaikan konflik yang berdarah. Karena itu kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi perdamaian,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan organisasi juga mengajak Jusuf Kalla untuk kembali berperan aktif dalam mendorong rekonsiliasi di tengah masyarakat. Mereka menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis energi dan persoalan multidimensi yang memerlukan persatuan untuk mengatasinya.

Ketua Umum DPP Patria PMKRI, Agustinus Tamo Mbapa, menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan kekerasan. Ia juga menyinggung adanya laporan terhadap Jusuf Kalla yang dinilai tidak tepat.

“Kami meminta agar laporan tersebut segera dicabut karena tidak berkaitan dengan ajaran dogmatis, melainkan hanya kesalahpahaman akibat potongan informasi,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam polarisasi yang dipicu kepentingan politik. Menurutnya, menjaga kebersamaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi prioritas utama.

Pertemuan ini diakhiri dengan seruan kepada seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terprovokasi serta terus memperkuat persatuan di tengah dinamika yang ada.

Vox Point Indonesia

Pada hari yang sama dengan kedatangan pimpinan KAHMI, belasan perwakilan organisasi masyarakat lintas latar belakang juga  silaturahmi ke Jusuf Kalla di  Brawijaya.

Mereka menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan nasional.

Rombongan terdiri dari perwakilan Vox Point Indonesia, Patria PMKRI, Formas, serta Pewarna Indonesia. Mereka menyampaikan apresiasi atas peran Jusuf Kalla dalam menyelesaikan berbagai konflik di Indonesia.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo, menyatakan bahwa Jusuf Kalla merupakan tokoh bangsa yang tidak hanya berbicara, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perdamaian, seperti di Poso, Ambon, dan Aceh.

“Beliau adalah pelaku sejarah dalam mendamaikan konflik yang berdarah. Karena itu kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi perdamaian,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan organisasi juga mengajak Jusuf Kalla untuk kembali berperan aktif dalam mendorong rekonsiliasi di tengah masyarakat. Mereka menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis energi dan persoalan multidimensi yang memerlukan persatuan untuk mengatasinya.

Ketua Umum DPP Patria PMKRI, Agustinus Tamo Mbapa, menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan kekerasan. Ia juga menyinggung adanya laporan terhadap Jusuf Kalla yang dinilai tidak tepat.

“Kami meminta agar laporan tersebut segera dicabut karena tidak berkaitan dengan ajaran dogmatis, melainkan hanya kesalahpahaman akibat potongan informasi,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam polarisasi yang dipicu kepentingan politik. Menurutnya, menjaga kebersamaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi prioritas utama.

Pertemuan ini diakhiri dengan seruan kepada seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terprovokasi serta terus memperkuat persatuan di tengah dinamika yang ada.(*)