Sosok Kapolda Tersingkat Alumni Akpol 1993, Jenderal Bintang 2 Junior Kapolri Cuma 4 Hari Menjabat

Ringkasan Berita:

• Teddy Minahasa Putra tercatat sebagai Kapolda tersingkat dalam sejarah Polri.
• Hanya empat hari sejak ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur melalui surat telegram Kapolri pada 10 Oktober 2022, sebelum penunjukan itu dibatalkan pada 14 Oktober 2022.

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah sosok Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tersingkat.

Dialah Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Teddy Minahasa Putra junior Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Irjen Teddy Minahasa Putra alumni Akpol 1993, sedang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulusan Akpol 1991.

Irjen Teddy Minahasa hanya empat hari menjabat sebagai Kapolda.

Teddy Minahasa sedianya akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur ketika ditunjuk Kapolri melalui surat telegram nomor ST/2134/X/KEP/2022 pada 10 Oktober 2022, namun dibatalkan empat hari kemudian (14 Oktober 2022).

Teddy Minahasa batal dilantik akibat terjerat kasus penukaran barang bukti sabu di wilayah Bukittinggi dan jaringan peredaran gelap narkoba yang diungkap Kapolr Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ini menjadikannya penunjukkan jabatan Kapolda tersingkat dan belum dilantik.

Pada 14 Oktober 2022, Listyo Sigit Prabowo mengumumkan, telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) untuk menangkap Teddy karena terjerat kasus jaringan peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram.

Kapolda Metropolitan Jakarta Raya menetapkan Teddy sebagai tersangka peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut.

Dipecat dari Polri

Dilansir Tribun-Timur.com dari situs mediahub.polri.go.id, Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan keputusan itu diambil oleh Komisi Etika Polri (KKEP) setelah sidang yang berlangsung selama 12 jam.

"Putusan sidang KKEP memuat sanksi etik yang menganggap perbuatan pelaku tercela. Selain itu, dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri," ujarnya saat jumpa pers, Selasa (30/5/2023).

Pasal-pasal yang dilanggar antara lain Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 ayat 1 huruf c.