Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Situasi BoP Secara Objektif Usai Dikritik Publik

Komisi I DPR RI meminta pemerintah bersikap terbuka dan objektif dalam menjelaskan posisi Indonesia di forum Board of Peace (BoP). 

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Muh Hasim Arfah
Tribun-timur.com/Erlan Saputra
SOROT BOP- Anggota DPR RI Syamsu Rizal saat berada di Kantor Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Makassar, Jalan Kandea No 16, Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (4/3/2026) petang. Politisi PKB itu meminta pemerintah jelaskan secara transparan terkait keikutsertaan di BoP. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi I DPR RI meminta pemerintah bersikap terbuka dan objektif dalam menjelaskan posisi Indonesia di forum Board of Peace (BoP). 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyusul desakan publik agar Indonesia menarik diri dari BoP di tengah eskalasi konflik AS–Israel dan Iran. 

Politisi PKB yang akrab disapa Deng Ical menegaskan, pemerintah harus menyampaikan penjelasan yang objektif kepada masyarakat. 

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Deng Ical menegaskan, keputusan Indonesia bergabung dengan BoP pada awal pembentukannya dinilai sudah tepat dan sesuai dengan dinamika geopolitik saat itu. 

Ia menilai, kehadiran Indonesia justru mencerminkan komitmen aktif dalam mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. 

Forum internasional yang diinisiasi pada Januari 2026 tersebut dirancang untuk menghentikan konflik di Gaza Palestina.

Baca juga: Diplomasi Indonesia di Konflik AS-Israel dan Iran, Adi Suryadi Culla Soroti Peran BoP

Ini sekaligus membuka ruang konstruksi dan stabilitas keamanan melalui langkah-langkah konkret. 

Sejak awal, BoP difokuskan untuk mengawal perdamaian yang adil, mendukung transisi pemerintahan teknokrat, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara.

Namun, Deng Ical mengatakan keanggotaan Indonesia bukanlah sesuatu yang bersifat permanen dan harus terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi global.

“Waktu Indonesia masuk BoP, momentumnya masih dapat. Namun apabila ke depan muncul perkembangan yang membuat forum tersebut tidak lagi memberikan manfaat, mekanisme evaluasi sudah disiapkan,” ujar Deng Ical menanggapi konflik Iran versus koalisi AS–Israel, Kamis (5/3/2026).

“Bahkan Pak Presiden ( Prabowo Subianto ) telah menyatakan, jika tidak ada gunanya, kita akan keluar,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar benar-benar memahami kondisi faktual di lapangan sebelum mengambil langkah strategis lanjutan. 

Menurutnya, dinamika konflik Timur Tengah saat ini tidak hanya berdampak regional, tetapi juga berimplikasi global dan domestik.

Deng Ical juga meminta agar aspek teknis keikutsertaan Indonesia di BoP dijelaskan secara terang.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved