Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Situasi BoP Secara Objektif Usai Dikritik Publik
Komisi I DPR RI meminta pemerintah bersikap terbuka dan objektif dalam menjelaskan posisi Indonesia di forum Board of Peace (BoP).
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Muh Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi I DPR RI meminta pemerintah bersikap terbuka dan objektif dalam menjelaskan posisi Indonesia di forum Board of Peace (BoP).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyusul desakan publik agar Indonesia menarik diri dari BoP di tengah eskalasi konflik AS–Israel dan Iran.
Politisi PKB yang akrab disapa Deng Ical menegaskan, pemerintah harus menyampaikan penjelasan yang objektif kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
Deng Ical menegaskan, keputusan Indonesia bergabung dengan BoP pada awal pembentukannya dinilai sudah tepat dan sesuai dengan dinamika geopolitik saat itu.
Ia menilai, kehadiran Indonesia justru mencerminkan komitmen aktif dalam mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai.
Forum internasional yang diinisiasi pada Januari 2026 tersebut dirancang untuk menghentikan konflik di Gaza Palestina.
Baca juga: Diplomasi Indonesia di Konflik AS-Israel dan Iran, Adi Suryadi Culla Soroti Peran BoP
Ini sekaligus membuka ruang konstruksi dan stabilitas keamanan melalui langkah-langkah konkret.
Sejak awal, BoP difokuskan untuk mengawal perdamaian yang adil, mendukung transisi pemerintahan teknokrat, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara.
Namun, Deng Ical mengatakan keanggotaan Indonesia bukanlah sesuatu yang bersifat permanen dan harus terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi global.
“Waktu Indonesia masuk BoP, momentumnya masih dapat. Namun apabila ke depan muncul perkembangan yang membuat forum tersebut tidak lagi memberikan manfaat, mekanisme evaluasi sudah disiapkan,” ujar Deng Ical menanggapi konflik Iran versus koalisi AS–Israel, Kamis (5/3/2026).
“Bahkan Pak Presiden ( Prabowo Subianto ) telah menyatakan, jika tidak ada gunanya, kita akan keluar,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar benar-benar memahami kondisi faktual di lapangan sebelum mengambil langkah strategis lanjutan.
Menurutnya, dinamika konflik Timur Tengah saat ini tidak hanya berdampak regional, tetapi juga berimplikasi global dan domestik.
Deng Ical juga meminta agar aspek teknis keikutsertaan Indonesia di BoP dijelaskan secara terang.
| Kloter 17 Debarkasi Makassar Disambut Menhaj, Wali Kota Makassar, dan Bupati Sinjai di Asrama Haji |
|
|---|
| UMI Bantu Desa Tamangapa Tekan Stunting, Angka Kasus Turun dari 59 Menjadi 22 Anak |
|
|---|
| LG Rilis TV AI, Bisa Diajak Ngobrol dengan Bahasa Indonesia Medok |
|
|---|
| Politik Keseharian, Heidegger, dan Mahasiswa Kita |
|
|---|
| Kemenhaj RI Pertimbangkan Cabut Izin KBIH Abaikan Aturan Pembayaran Dam |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260305_BOP-Disorot_deng-ical-sorot-BOP.jpg)