Rusman ASN Soppeng Tak Gentar usai Dilapor Balik Ketua DPRD, Siap Hadapi

Menurutnya, laporan tersebut menggunakan dasar UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 433 KUHP.

Laporan Farid telah didaftarkan di SPKT Polres Soppeng dengan nomor LP/B/09/I/2026/SPKT/Res Soppeng/Polda Sulsel.

Sebelumnya, kubu Rusman melaporkan Andi Muhammad Farid atas dugaan penganiayaan.

“Klien kami sempat berharap ada penyelesaian secara damai sebelum akhirnya memutuskan menempuh proses hukum,” ujar Firmansyah kepada Tribun-Timur.com, Minggu (11/1/2026).

Firmansyah mendampingi Rusman yang merupakan ASN korban dugaan penganiayaan oleh Ketua DPRD Soppeng.

Menurut Firmansyah, kliennya sempat menunggu itikad baik Andi Muhammad Farid untuk meminta maaf. Namun, upaya damai yang diharapkan tak kunjung terwujud.

Andi Muhammad Farid disebut tidak pernah menemui atau menghubungi Rusman. Akhirnya, Rusman melaporkan Farid ke Polres Soppeng.

Hingga kini, Rusman telah menjalani dua kali pemeriksaan.

“Kemarin (Sabtu) klien kami kembali dimintai keterangan oleh penyidik,” kata Firmansyah.

Pemeriksaan berlangsung sekitar tiga jam dengan 26 pertanyaan dari penyidik.

Pemeriksaan lanjutan itu bertujuan memperjelas kronologi dugaan penganiayaan yang terjadi pada 24 Desember 2025.

Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Soppeng terhadap ASN Pemkab Soppeng itu terus menjadi sorotan publik.

Firmansyah juga menilai pernyataan kuasa hukum terlapor yang mengajak damai terkesan mengandung unsur ancaman.

“Kuasa hukum terlapor menyampaikan bahwa jika tidak ada perdamaian maka akan menempuh jalur hukum. Ajakan seperti itu jauh dari kesan damai,” ujarnya saat ditemui Tribun-Timur.com di Soppeng, Senin (5/1/2026).

Ia menilai sikap tersebut menunjukkan arogansi dan kurang empati.