ACC Sentil Kejati Sulsel Soal Laporan Dugaan Korupsi UNM Rp87 M: Tak Sesuai Asta Cita Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi ( ACC Sulawesi ) kembali menyoroti lambannya penanganan dugaan korupsi proyek revitalisasi Universitas Negeri Makassar (UNM) senilai Rp87 miliar. 

Untuk diketahui, dugaan korupsi di UNM ini terjadi menggunakan anggaran PRPTN dari APBN yang digelontorkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi senilai Rp 87 miliar. 

Anggaran senilai Rp 87 miliar itu digunakan untuk mentransformasi UNM dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN BH.

Dugaan korupsi itu mencuat setelah adanya dugaan markup harga dalam pengadaan barang pada proyek e-Katalog, hingga diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak memiliki kompetensi. 

Berdasarkan informasi, dugaan korupsi pertama terjadi dalam proyek laboratorium senilai Rp 4,5 miliar yang seharusnya melalui mekanisme tender. 

Kedua, pengadaan 75 unit komputer dengan selisih harga Rp 7 juta per unit, total potensi kerugian Rp 547 juta. 

Baca juga: Ijazah Lulusan Terbaru UNM Ternyata Masih Diteken Prof Karta Jayadi

Ketiga, pembelian 20 unit smart board seharga Rp 216 juta per unit, padahal harga pasar maksimal Rp 100 juta, total kerugian Rp 2,3 miliar.

Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) melaporkan dugaan korupsi ini ke Kejati dan Polda Sulsel. 

Kasus yang mulai diselidiki Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) sejak Juli 2025 itu memasuki bulan kelima tanpa perkembangan berarti.

Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengatakan sikap tertutup Kejati Sulsel tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, kejaksaan di daerah semestinya menerjemahkan komitmen politik itu ke dalam kerja penegakan hukum yang transparan dan terukur.

“Puluhan kasus korupsi yang ditangani Pidsus Kejati Sulsel berjalan tanpa ritme yang jelas. Tidak ada pembaruan, tidak ada tenggat, dan publik tidak diberi penjelasan atas progres yang sebenarnya,” kata Kadir, Kamis, (20/11/2025).

Ia menilai pergantian Kepala Kejati Sulsel dan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) semestinya menjadi momentum memperbaiki pola lama yang dinilai lamban. 

Pimpinan baru, kata dia, harus menunjukkan standar kerja yang profesional, terutama dalam perkara besar seperti dugaan korupsi di UNM.

“Komitmen pimpinan yang baru akan diuji dari seberapa serius mereka menuntaskan kasus-kasus mangkrak. Kasus revitalisasi UNM adalah indikator awalnya. Jangan biarkan publik menunggu tanpa jawaban,” ujarnya.