Pengamat Politik Unhas: Appi Miliki Kekuatan Politik, IAS Kompeten Pimpin Golkar Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dinilai masih kuat dan diperhitungkan di internal Partai Golkar Sulsel.

Politisi senior Golkar itu digadang-gadang masih memiliki kans kuat untuk menajdi Ketua dalam Musda Golkar Sulsel mendatang.

Musda Golkar Sulsel saat ini belum menentukan waktu.

Saat ini hanya ada tiga nama yang digadang-gadang akan maju dan memimpin partai berlogo pohon beringin itu.

Mereka adalah Munafri Arifuddin (Appi), Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Taufan Pawe (TP).

Hal itu diungkap Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto, saat dihubungi, Selasa (11/11/2025).

Menurut Ali, dari sisi kompetensi, IAS memiliki pengalaman dan kemampuan politik yang mumpuni.

“Kalau dari segi kompetensi, saya bisa bilang Pak IAS paling kompeten. Ia pernah memimpin Demokrat dan juga pernah pegang Golkar. Saat dia memimpin, kedua partai itu dalam kondisi yang bagus,” katanya.

Baca juga: Bocoran! DPP Golkar Bakal Tunjuk Plt Ketua Golkar Sulsel

Ali menilai, IAS memiliki jaringan politik yang luas, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Pak IAS punya jaringan politik lokal yang cukup kuat. Itu terlihat saat ia melakukan safari politik menjelang Pilgub, meskipun akhirnya tidak maju," jelasnya.

"Sambutan masyarakat waktu itu sangat baik, menunjukkan relasi-relasinya masih solid,” tambah dia.

Namun, Ali juga menilai, status IAS sebagai mantan narapidana korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi karier politiknya.

“Itu faktor yang tidak bisa diabaikan. Hal itu membuat sebagian elit politik menjauh karena bisa menjadi isu yang menjatuhkan kredibilitas partai,” jelasnya.

Sementara untuk figur lain, seperti Munafri Arifuddin (Appi), Ali menilai pengalaman politiknya masih terbatas, terutama dalam memimpin partai.

“Appi punya pengalaman politik, tapi pengalaman memimpin partai masih minim. Meski begitu, dukungan politik yang dimilikinya bisa saja membantu,” katanya.

Ali juga menyoroti posisi Taufan Pawe, Ketua Golkar Sulsel saat ini, yang dinilai masih punya relasi kuat di pusat, tetapi menghadapi tantangan elektoral.

“Salah satu kesalahan fatal Taufan Pawe adalah ketika Golkar disalip oleh NasDem dalam perolehan suara. Meskipun suara Golkar tidak menurun, citra Sulsel sebagai lumbung suara Golkar runtuh di eranya,” ungkap Ali.

Selain itu, kata Ali, pada sejumlah pilkada terakhir, Golkar juga mengalami banyak kekalahan.

Ali menyimpulkan, setiap figur memiliki potensi sekaligus kelemahan masing-masing.

“Setiap calon punya potensi yang sama, tetapi juga catatan politiknya sendiri, pilihan yang paling aman saat ini tetap pada IAS, karena pergerakan politiknya yang paling terlihat," jelasnya. 

"Namun, kita juga belum tahu apakah keluarga Halid akan ikut maju, ini masih perlu ditunggu,” tambahnya.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari DPP.

Menurutnya, jika hingga masa bakti berakhir belum ada jadwal Musda, maka besar kemungkinan DPP akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin Golkar Sulsel sementara waktu.

“Sampai sekarang ini belum ada jadwal (Musda). Kami tetap berharap Musda bisa digelar tahun ini,” katanya saat dihubungi Tribun Timur, Senin (10/11/2025).

“Tapi karena masa bakti kami berakhir tanggal 19 November dan belum ada jadwal dari DPP, kemungkinan besar akan ditunjuk pelaksana tugas,” tambah dia.

Ia mengungkap, penunjukan Plt merupakan langkah organisatoris yang biasa dilakukan partai jika terjadi kekosongan kepemimpinan akibat masa jabatan berakhir.

“Siapa yang akan ditunjuk kami belum tahu karena itu sepenuhnya wewenang DPP,” ungkapnya.

Marzuki mencontohkan seperti halnya yang terjadj di Provinsi Riau.

Tapi kebiasaan seperti di provinsi lain, misalnya Riau, kalau masa baktinya sudah habis sementara Musda belum digelar, biasanya ditunjuk Plt untuk menjalankan roda organisasi,” jelasnya.

Dirinya memastikan, meski masa jabatan segera berakhir, seluruh pengurus masih menjalankan tugas hingga waktu berakhirnya masa bakti.

Setelah itu, segala kegiatan akan berhenti menunggu keputusan DPP terkait kepengurusan sementara maupun jadwal Musda berikutnya.(*)