Penampilan Berbeda Gubernur Riau saat Tiba di Gedung KPK, Alas Kaki Curi Perhatian

TRIBUN-TIMUR.COM - Penampilan Gubernur Riau Abdul Wahid saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) curi perhatian.

Abdul Wahid tiba di Jakarta, Selasa (4/11/2025) pagi. 

Ia tiba untuk untuk diperiksa pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memilih diam.

Berbeda dari pejabat kebanyakan, Abdul Wahid justru mengenakan sendal sebagai alas kaki.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, Abdul Wahid tiba di gedung dwiwarna KPK pukul 09.35 WIB. 

Ia tidak sendirian, melainkan datang bersama dua orang lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Riau dan Sekretaris Dinas PUPR Riau.

Abdul Wahid terlihat mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan celana panjang hitam dan menenteng sebuah tas jinjing berwarna biru. 

Wajahnya tertutupi oleh masker putih.

Yang paling menarik perhatian, Abdul Wahid mengenakan alas kaki berupa sandal, alih-alih menggunakan sepatu formal.

Saat tiba, Abdul Wahid tidak memberikan komentar apa pun terkait OTT yang telah menjerat dirinya. 

Ia dan dua pejabat Dinas PUPR Riau tersebut langsung masuk ke dalam gedung dan saat ini telah berada di lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Status hukum Abdul Wahid dan pihak-pihak lain yang diamankan akan ditentukan oleh KPK melalui konferensi pers yang akan digelar kemudian.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah menggelar OTT di Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025). 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, telah mengonfirmasi bahwa salah satu dari 10 orang tersebut adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. 

Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Terlibat CSR

 Abdul Wahid, ternyata sempat diisukan terlibat dalam kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2023 .

Dia diduga terlibat saat masih menjadi anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024.

Namanya mencuat usai penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi XI DPR RI yakni Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) dan Satori (NasDem) pada 7 Agustus 2025.

Selain Abdul Wahid, ada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB lainnya yang diisukan turut menerima CSR BI yakni Bertu Merlas, Ela Siti Nuryamah, dan Fathan Subchi.

Namun, isu tersebut telah dibantah oleh Abdul Wahid beberapa waktu lalu. Kendati demikian, isu keterlibatan dirinya disebut terus diserukan oleh beberapa pihak.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir. Dia mengatakan tidak seharusnya isu tersebut terus dimunculkan ke publik lantaran dikhawatirkan dapat merugikan Abdul Wahid.

"Yang paling penting sekarang, mari kita berikan kesempatan kepada Gubernur untuk fokus menuntaskan janji-janji kampanye yang sudah lama ditunggu masyarakat. Jangan diganggu dengan isu yang tidak jelas," tegas Kasir pada 18 Agustus 2025 lalu, dikutip dari Tribun Pekanbaru.

Ia menilai masyarakat Riau lebih menunggu kinerja Abdul Wahid sebagai gubernur ketimbang isu politik semacam itu.

 
Selain itu, Kasir juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Abdul Wahid.

"Kita jangan terjebak pada penggiringan opini yang belum tentu benar," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com