Prabowo Turunkan Harga Pupuk, Kadin: Dorongan Besar Petani dan Stabilitas Ekonomi Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan menilai pemerintahn Prabowo Subianto bikin kebijakan bersejarah lewat penurunan harga pupuk subsidi.

Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen, mulai berlaku 22 Oktober 2025.

Kadin Sulsel menilai langkah itu komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan mendorong daya beli masyarakat desa.

Ketua Kadin Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras menilai kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada industrialisasi dan investasi besar, tetapi juga memperhatikan keadilan ekonomi bagi petani sebagai tulang punggung bangsa.

“Langkah Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk hingga 20 persen tanpa menambah beban APBN adalah langkah efisien dan berani. Ini bukti bahwa tata kelola industri pupuk kita kini lebih sehat, transparan, dan berpihak pada petani,” ujar Andi Iwan kepada wartawan Sabtu (25/10/2025).

Kadin Sulsel menilai penurunan harga pupuk akan memberi dampak langsung terhadap biaya produksi pertanian, terutama di wilayah-wilayah penghasil utama seperti Bone, Wajo, Soppeng, dan Sidrap.

Efek lanjutan dari kebijakan ini juga akan memperkuat rantai ekonomi lokal, mulai dari pedagang pupuk, penyedia alat pertanian, hingga pelaku UMKM olahan hasil tani.

“Kebijakan ini akan meningkatkan margin keuntungan petani dan daya beli masyarakat pedesaan. Bila daya beli petani naik, otomatis konsumsi lokal juga meningkat. Ini sinergi yang sangat positif bagi ekonomi Sulsel,” tambahnya.

Efisiensi Tanpa Tambahan Anggaran

Kadin mengapresiasi model kebijakan yang ditempuh pemerintah, yakni menurunkan harga tanpa menambah beban subsidi dalam APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan distribusi di tingkat nasional.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, yang mengatur penurunan harga seluruh jenis pupuk bersubsidi:

Urea: dari Rp 2.250/kg menjadi Rp 1.800/kg

NPK: dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg

NPK Kakao: dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640/kg

ZA khusus tebu: dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360/kg

Organik: dari Rp 800/kg menjadi Rp 640/kg

“Pemerintah berhasil menciptakan efisiensi tanpa menambah anggaran. Ini langkah cerdas dan profesional, karena artinya tata kelola distribusi pupuk kini jauh lebih tepat sasaran,” jelas Andi Iwan.

Andi Iwan menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal harga pupuk, tetapi bagian dari strategi stabilisasi ekonomi nasional.

Terutama dalam menjaga inflasi pangan agar tetap rendah di tengah ketidakpastian global.

“Jika sektor pertanian kuat, maka stabilitas harga pangan bisa dijaga. Itu artinya daya beli masyarakat dan inflasi daerah juga terkendali. Kadin Sulsel melihat ini sebagai sinyal kuat bahwa tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan semakin fokus pada kesejahteraan rakyat kecil,” katanya.

Kadin Sulsel siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran, termasuk membantu sosialisasi kepada kelompok tani dan koperasi.

“Kami di dunia usaha siap mendukung agar efek kebijakan ini benar-benar dirasakan petani di lapangan. Ini momentum penting untuk memperkuat sektor pangan Sulsel yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional,” tutup Andi Iwan.