Prabowo Atur Sendiri Jam Masak MBG, Tukang Masak Tak Diampuni Jika Langgar Jadwal

TRIBUN-TIMUR.COM - Makan bergizi gratis menjadi program kerja unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan jadwal masak MBG di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diatur sendiri Prabowo.

Aturan masak itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Perpres tentang Tata Kelola MBG nanti bakal melarang SPPG memasak sebelum pukul 12 malam.

"Misalnya, salah satu contoh tata kelola yang kecil saja, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) enggak boleh lagi memasak di bawah pukul 12 malam, masaknya harus pukul 2 pagi," kata Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, ditemui usai acara Town Hall Meeting satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, dilansir ANTARA, Selasa (21/10/2025).

Nanik menegaskan, SPPG juga wajib memasak sesuai urutan atau batch pembagian penerima manfaat di sekolah mulai dari PAUD hingga SMA.

"Misalnya dikirim pagi untuk anak-anak TK, itu masak sendiri, kalau dikirim untuk anak-anak SD yang agak siang, nanti dimasak sendiri, itu contoh yang masuk dalam Perpres Tata Kelola MBG," ujar dia.

Tindak tegas dapur MBG tak jalankan SOP

Dalam rangka memperbaiki tata kelola, BGN juga telah menindak tegas dapur MBG atau SPPG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

"Kemudian kepada para mitra juga kita tegas, kita katakan kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sekarang atau kemarin-kemarin, ya kan kita tindak, kita tutup dapurnya untuk jangka waktu yang sampai selesai kami melakukan evaluasi, barusan berdasarkan data kami, sudah ada 112 SPPG yang ditutup," paparnya.

Selain itu, berdasarkan hasil investigasi tim BGN, masih banyak temuan dapur-dapur yang ruang pemorsiannya belum memiliki pendingin ruangan, yang berpotensi membuat makanan cepat basi, sehingga Nanik mengingatkan kepada SPPG-SPPG agar memperbaiki hal tersebut.

Selain itu, Nanik menambahkan, setiap dapur sudah harus melakukan epoksi, atau melapisi permukaan lantai agar lebih kuat, tahan air, dan mudah dibersihkan, serta tidak licin akibat tumpahan minyak.

"Kemudian lantai harus diepoksi, kenapa harus diepoksi? Supaya kuman-kuman dari bawah ini tidak naik. Kemudian, tempat pencucian ompreng harus terpisah dengan pencucian sayur dan sebagainya, itu sekarang yang kita tegakkan," tuturnya.

Perpres sudah siap

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyusunan Perpres yang mengatur tata kelola pelaksanaan Program MBG sudah rampung.

"Sudah beres, tinggal dibagikan," kata Dadan saat ditemui usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10).

Dadan menegaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi SPPG yang melanggar SOP, meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan.

Sanksi tersebut, kata Dadan, berupa administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.

Meski Banyak Keracunan, Warga Jatim Idolai MBG

Mayoritas warga Jawa Timur (Jatim) mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo selama satu tahun memimpin Indonesia. 

Program MBG menjadi kebijakan yang paling mendapat apresiasi publik.

Hal itu terungkap dalam hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang dirilis.

Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, menyebut sebanyak 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang kemandirian energi selama satu tahun terakhir.

Baihaki Sirajt menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional termasuk yang tertinggi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi anggaran.

“Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) berjalan dengan baik,” ujar Baihaki dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Secara umum, ARCI mencatat 82,2 persen warga Jawa Timur puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran.

Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

"Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” ungkap Baihaki.

Salah satu faktor yang menguatkan persepsi positif publik adalah kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Baihaki, publik melihat adanya manfaat langsung dari kebijakan sektor energi terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

“Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

Kebijakan legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh konkret.

Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, saat ini terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi—371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik. 

Program ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi BUMD, koperasi, dan UMKM untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai mampu mendorong ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

“Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuh Baihaki.

Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI menilai pemerintah tetap harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.

“Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” tegas Baihaki.

Survei ARCI dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

(Kompas.com / Wartakota )