Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pengamat Ekonomi Khawatir Pembangunan Lokal Mandek Imbas Pemangkasan TKD

Kementerian Keuangan mencatat, hingga Semester I 2025, realisasi penyalurannya baru Rp400,6 triliun atau 43,5 persen dari pagu. 

Penulis: Rudi Salam | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM
PEMANGKASAN TKD - Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar Dr Sutardjo Tui (kiri) dan Pengamat Ekonomi dari Universitas Bosowa Dr Lukman (kanan). Pemangkasan TKD mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. 

Seperti meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hotel, restoran, dan lain-lain.

Lalu mengembangkan sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri kreatif.

Kemudian mengoptimalkan belanja daerah dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

Serta menggalang kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan investasi dan pembangunan daerah.

Lukman menambahkan, pemangkasan TKD dapat menjadi tanda bahwa pemerintah pusat ingin meningkatkan kontrol atas alokasi anggaran.

Namun, kata dia, desentralisasi fiskal tetap penting untuk meningkatkan otonomi daerah dan pembangunan lokal. 

“Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat kemajuan pembangunan daerah,” kata Lukman.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Sutardjo Tui menilai, pemangkasan TKD ini tidak terlalu memberikan dampak bagi daerah.

Ia menilai, pemangkasan TKD akan kembali kepada masyarakat untuk kebutuhan yang lebih penting.

“Dampaknya (pemangkasan) tidak ada ke daerah-daerah, karena akan kembali ke tempat lain,” katanya.(*)

 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved