Diduga Abaikan Aturan, Ketua Mahkamah PPP Anggap SK Menkum Sahkan Mardiono Cacat Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan susunan kepengurusan baru hasil Muktamar Islah PPP di Ancol, Jakarta. 

SK ini menjadi penanda bersatunya kembali dua kubu yang sebelumnya berseteru, yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.

Menkumham Supratman secara langsung membacakan penetapan kepengurusan baru tersebut, yang diharapkan dapat menyejukkan keluarga besar PPP.

“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Imam Fauzan menjadi Bendahara Umum,” kata Supratman, Senin (6/10/2025).

Menteri Supratman menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah rekonsiliasi ini.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPP PPP hasil islah. Semoga keputusan ini menjadi tonggak baru untuk memperkuat persatuan dan peran PPP dalam demokrasi nasional,” ujarnya di kantor Kemenkumham.

Fasilitas Orang Baik

Ketua Umum Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa proses damai dengan kubu Agus Suparmanto tidak terlepas dari peran 'orang-orang baik' yang memfasilitasi pertemuan mereka dua hari sebelumnya, termasuk dengan Gus Taj Yasin.

"Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik... Nah kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang," jelas Mardiono.

Mardiono juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak dan konstituen atas kegaduhan yang sempat terjadi di partainya, dan berharap islah ini menjadi evaluasi positif. 

Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto turut mengucapkan terima kasih atas rekonsiliasi yang dicapai, yang ia sebut sebagai "sejarah."

Agus juga menegaskan selama masa transisi, PPP sepakat tidak akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DPRD.

Ia berharap persatuan ini akan membuat PPP kembali bangkit dalam berkiprah di politik tanah air.

Menindaklanjuti pengesahan SK, Menkumham Supratman mendorong agar partai berlambang Ka'bah itu segera melengkapi susunan kepengurusan.

Ia juga menegaskan PPP akan segera menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Dan PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa sesegera mungkin itu bisa dilakukan,” pungkas Supratman.(*)