Bocoran Pendaftaran CPNS 2026 dari BKN, 2025 Mustahil

TRIBUN-TIMUR.COM - Masyarakat kini menunggu kabar pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Pendaftaran CPNS 2024, apakah dibuka atau tidak sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Widiyanto menyampaikan kabar terbaru.

"Kalo 2025 ini udah September, berarti tinggal tinggal bulan saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak karena kebijakan ada di Menpan-RB. Tapi secara logika, dengan waktu tiga bulan kalaupun ada hanya penetapan formasi," terang Aris Widiyanto, dikutip dari YouTube #ASNPelayanPublik yang tayang 24 September 2025.

Aris Widiyanto memaparkan, hampir mustahil ada pembukaan CPNS di tahun 2025 yang hanya tersisa tiga bulan ini.

"Masalahnya sampai hari ini tidak ada untuk usul rincian kebutuhan dari instansi oleh Kemenpan. Jadi kalau kita logika berfikir untuk usul formasi mungkin 15 hari, Menpan verifikasi validasi butuh 15-20 hari, untuk Menpan menetapkan penetapan kebutuhan mungkin butuh 10 hari sudah satu bulan sendiri."

"Untuk instansi meriksa lagi, mungkin butuh lima hari. Instansi untuk mengumumkan dan lain-lain. Rasa-rasa 2025 tidak memungkinkan ada penerimaan calon ASN umum. Kalau ada kebijakan khusus kita tidak tahu," paparnya.

Meski secara umum pembukaan CPNS mustahil dilakukan tahun 2025, Aris masih belum mendapat informasi jika ada pengangkatan ASN di luar proses tes CPNS.

Namun untuk CPNS 2026, Aris Widiyanto mengungkap, ada harapan dibuka pendaftaran calon ASN tahun depan.

"2026 kita berharap ada. Berharap ya, kita doakan bersama, kita minta bersama untuk ada pengadaan calon ASN."

"Karena apa? Pengadaan calon ASN itu kalau saya pribadi rasa-rasanya kalau bisa setiap tahun, kalau tidak bisa dua tahun sekali," terang Aris Widiyanto.

Menurutnya, pendaftaran CPNS dengan selisih satu atau dua tahun membuat kaderisasi kelak lebih mudah.

Jarak penerimaan lebih dari 2 tahun akan membuat gap generasi sehingga ASN baru belum siap naik jabatan.

"Bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan jabatan-jabatan tertentu, tapi paling tidak untuk kaderisasi calon pemimpin instansi ke depan."

"Kita pernah meratorium lima tahun dan gap generasi terlalu lebar sehingga selesai di bawah kita belum ada yang siap untuk menggantikan," jelas Aris lagi.