Ganjaran Setimpal Wahyudin Moridu Usai Bilang Rampok Uang Negara, PDIP Tak Ampuni

Wahyu Moridu mewakili daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.

Wahyudin Moridu sukses meraup 5.654 suara dari dapil 6 tersebut.

Politikus muda PDIP ini akhirnya duduk di kursi DPRD Provinsi Gorontalo dan menjadi anggota Komisi I.

Komisi I memiliki tugas pokok menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Provinsi Gorontalo, khususnya di sektor hukum, politik, dan pemerintahan umum.

Sosok Perempuan Teman Wahyudin

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama mengungkapkan wanita dalam video tersebut diduga kuat sebagai perekam sekaligus penyebar video.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perempuan tersebut adalah pacar gelap Wahyudin dan minta dinikah

Motifnya pun mencengangkan. Sebelumnya kekasih gelap Wahyudin ini minta untuk dinikahi. 

“Penjelasan dari terduga (Wahyudin), perempuan ini minta dinikahi,” jelas Fikram di hadapan awak media. 

Fikram juga menyampaikan bahwa Wahyudin mengaku tidak sadar telah mengucapkan pernyataan dalam video karena berada di bawah pengaruh minuman keras.

“Beliau (Wahyudin) mengaku tidak tahu mengucapkan kata-kata itu dan tidak tahu saat itu sedang direkam,” ujarnya.

Viral di Media Sosial

Wahyudin Moridu mencuat ke publik setelah videonya bersama seorang wanita tersebar luas di media sosial. 

Dalam rekaman berdurasi singkat itu, Wahyudin dengan santai menyebut perjalanan dinasnya ke Makassar menggunakan uang negara, bahkan melontarkan kalimat yang dianggap melecehkan:

“Hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok ajah uang negara ini kan. Kita habiskan ajah, biar negara ini makin miskin,” ucap Wahyudin sambil tertawa.

Tak hanya itu, ia juga terang-terangan mengakui bahwa wanita di sampingnya adalah “hugel” atau kekasih gelap yang turut dibawa dalam perjalanan dinas.

Ucapan tersebut langsung memicu kemarahan publik, terlebih diucapkan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjaga marwah lembaga legislatif. (*)