Mathius D Fakhiri Samai 2 Jenderal Asal Makassar Jadi Gubernur Hasil Pilgub

TRIBUN-TIMUR.COM -- Empat jenderal TNI dan jenderal polisi terpilih jadi gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

Terbaru ada nama Komisaris Jenderal Polisi Mathius Derek Fakhiri.

Lulusan Akpol 1990 itu menang Pilgub Papua 2025.

Ia mengikuti jejak dua Jenderal Asal Makassar Mayjen Andi Sumangerukka dan Brigjen Zainal Arifin Paliwang.

Dengan demikian kini ada 4 jenderal terpilih jadi gubernur, dan satu jenderal terpilih jadi wakil gubernur.

Dua nama lainnya yakni Komjen Ahmad Luthfi Gubernur Jawa Tengah, dan Mayjen Salim S Mengga Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

Daftar dan Profilnya

1 Mathius D Fakhiri

Keputusan Mathius D Fakhiri mengundurkan diri dari kepolisian berbuah manis.

Komjen Mathius D Fakhiri menjabat Kapolda Papua sejak tahun 2021 sampai 28 Agutus 2024.

Ia lulusan Akpol 1990, satu angkatan dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Pada 28 Agustus 2024 lalu, Mathius D Fakhiri mengambil keputusan besar dalam hidupnya.

Ia memutuskan pensiun dini.

Padahal masa dinasnya di Polri masih ada dua tahun lagi.

Sejatinya Komjen Mathius D Fakhiri masih bisa berdinas di kepolisian hingga tahun 2026.

Namun ia memutuskan mengundurkan diri. Ia maju bertarung calon Gubernur Papua di Pilkada serentak 2024.

Hasil pilkada serentak, Komjen Mathius D Fakhiri keluar sebagai pemenang Pilgub Papua.

Dengan demikian Komjen Mathius D Fakhiri dalam waktu dekat akan dilantik jadi Gubernur Papua.

Mahkamah Konstitusi aatau MK memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan calon gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano - Constant Karma atau BTM-CK dalam sidang perselisihan hasil PSU Pilkada Papua.

Amar putusan dibacakan Hakim Konstitusi, Suhartoyo bersama 9 hakim konstitusi dalam sidang putusan MK di Jakarta, Rabu (17/9/2025), disiarkan secara daring.

"Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Suhartoyo, dikutip dari akun YouTube MK.

Dalam konklusi poin 4.5, MK menyebut 'Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan
Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum'.

Keputusan MK diregister dalam Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025.

• Benhur Tomi Mano: Seakan Suara Rakyat Papua Bisa Dihapus Begitu Saja dengan Tipex

Hakim MK menilai dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, baik terkait perselisihan hasil perolehan suara maupun tudingan keterlibatan pejabat negara.

Seperti Menteri ESDM, Penjabat Gubernur, hingga oknum aparat kepolisian yang disebut mendukung pasangan Mari–Yo.

Atas keputusan MK ini, maka SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) berisi kemenangan pasangan Mathius Derek Fakhiri – Aryoko Rumaropen atau Mari-Yo sah dan mengikat.

Karena itu, Mathius Fakhir dan Aryoko akan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025–2030.

Gugatan pasangan calon gubernur Papua nomor urut 1 itu diregister oleh kuasa hukumnya, Dr Anthon Raharusun.

Gugatan itu telah diregistrasi MK dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak menyatakan menghormati proses hukum yang tengah bergulir.

KPU siap mengikuti seluruh mekanisme hukum yang berlaku.

“Prinsipnya, kami berpegang pada aturan yang ada. Pemohon diberi waktu tiga hari untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan."

"Kami akan menunggu dan menindaklanjuti sesuai ketentuan undang-undang,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Papua, Holtekamp, Kota Jayapura, Senin (25/8/2025).

Pada Rabu (20/8/2025) malam, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara PSU Pilkada Gubernur Papua.

Pasangan calon gubernur nomor urut 2, Mathius Derek Fakhiri-Aryoko rumaropen memperoleh 259.817 suara atau 50,4 persen dari total pemilih.

Rivalnya, pasangan nomor urut 1, Benhur Tomi Mano - Constant Karma atau BTM-CK memperoleh 255.683 suara atau 49,6 persen.

Pasangan Mari-Yo unggul dengan selisih 4.134 suara.

Meski begitu, saksi dari pasangan BTM-CK menolak hasil pengesahan oleh KPU, serta tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi.

Mereka menyampaikan nota keberatan secara tertulis, serta catatam khusus kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua.

Saksi BTM-CK, Ralf Repasi, menyebut perolehan suara berdasarkan data D-Hasil yang ditetapkan KPU tidak sesuai dengan formulir C-hasil yang dimiliki tim mereka di lapangan.

Penyelenggara Pemilu, lanjut dia, seharusnya memberi kesempatan untuk menyandingkan data atau pencocokan jumlah suara secara berjenjang, mulai tingkat distrik, KPU kabupaten/kota, dan KPU Provinsi Papua.

Hal ini sebagai perintah UU Pemilu serta petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu.

“Kami sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini sejak pleno tingkat bawah hingga provinsi, tetapi tidak ada tindak lanjut. Karena itu, kami tidak akan menandatangani berita acara penetapan ini,” tegas Ralf.

Hasil ini pun akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. 

2. Ahmad Luthfi

Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. (lahir 22 November 1966) adalah seorang purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.

Ahmad Luthfi merupakan lulusan dari Sepa Milsuk Polri tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang Intelijen Keamanan. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, sebelum akhirnya pensiun dini karena mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2024.

Jabatan

Kapolres Batang (2008)

Wadir Intelkam Polda Jateng[3] (2010)

Wakapolresta Surakarta[4] (2011)

Kapolresta Surakarta (2015)

Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri (2017)

Wakapolda Jawa Tengah (2018)

Kapolda Jawa Tengah (2020–2024)

Irjen Kementerian Perdagangan RI (2024)

3. Andi Sumangerukka

Mayor Jenderal TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. (lahir 11 Maret 1963) adalah seorang purnawirawan TNI-AD yang terakhir kali menjabat sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin.

Andi, merupakan lulusan Akmil tahun 1987 yang berkualifikasi kecabangan Artileri Pertahanan Udara.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara.

4. Zainal Arifin Paliwang

Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum. (lahir 6 Desember 1962) adalah seorang Gubernur Kalimantan Utara.

Ia merupakan purnawirawan Polri yang memiliki jabatan terakhir sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Pidum Bareskrim Polri.

Paliwang, lulusan Akpol 1986 ini berpengalaman dalam bidang reserse.

Sebelumnya, dia menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang berasal dari Sinjai.

5. Mayjen Salim S Mengga

Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) atau Mayjen TNI (Purn.) Salim S. Mengga adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) TNI AD yang menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).

Salim S. Mengga berhasil memenangkan kontestasi Pilkada 2024 dan mulai aktif menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulbar untuk periode 2025 hingga 2030.

Jabatan strategis terakhir yang diemban oleh Salim di TNI AD yakni sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XV/Pattimura. 

Jenderal bintang 2 ini tercatat aktif menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam XV/Pattimura pada 2005 hingga 2006.

Semasa dinasnya, Salim juga pernah mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Wadankodiklatad.

Salim Mengga sendiri resmi pensiun sebagai Pati TNI AD pada 2006, setelah mengabdi selama kurang lebih 32 tahun sejak 1974.

Setelah pensiun dari TNI, Salim kemudian terjun ke dalam dunia politik.

Dalam karier politiknya, Salim sudah pernah berhasil menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat selama 2 periode, yakni tahun 2009-2014 dan 2014-2019.

Di DPR RI, Salim pernah bertugas sebagai anggota Badan Kehormatan DPR RI.

Ia juga pernah mengikuti kontestasi Pilbup Polewali Mandar (Polman), tetapi gagal.

Pada Pilkada 2024, Salim Mengga maju mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

Diusung tujuh partai politik di antaranya Partai Demokrat, NasDem, PKS, PSI, Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat, Salim berpasangan dengan cagub Sulbar Suhardi Duka.

Pada Pilgub Sulbar 2024 ini, Salim berhasil menang dengan meraih 337.512 suara.

Dengan begitu, takhta jabatan Wakil Guberunr Sulawesi Barat periode 2025-2030 akan diemban oleh Salim.

Pendidikan militer

AKABRI (1974)

Susarcab Kavaleri (1975)

Sus Paharsat (1977)

Sustar Danki (1979)

Tarkor Bantem (1981)

Suslapa Kavaleri (1984)

Suagumil (1985)

Seskoad (1990)

Tarpers Gati (1991)

Susdandim (1993)

Susgati Sospol (1995)

Suspaharsat (1997)

Lemhanas (2001)

Riwayat Jabatan

Militer

Komandan Peleton Detasemen Kavaleri Yonkav 10 Kodam XIV/Hasanuddin (1975—1978)

Komandan Peleton I Kompi 101 Yonkav 10 Kodam XIV/Hasanuddin (1978—1981)

Komandan Kompi Markas Yonkav 10 Kodam XIV/Hasanuddin (1981—1983)

Kepala Seksi 4 Logistik Yonkav 10 Kodam XIV/Hasanuddin (1983—1984)

Guru Militer Golongan IV Pusdikkav (1984—1985)

Kepala Seksi Trakor Ditbinsen Pussenkav (1985—1986)

Wakil Komandan Yonkav 2 Kodam IV/Diponegoro (1986—1989)

Kepala Staf Kodim 0711/Pemalang (1989—1990)

Guru Militer Golongan V Pusdikkav (1990—1991)

Komandan Yonkav 2 Kodam IV/Diponegoro (1991—1993)

Komandan Kodim 0716/Demak (1993—1994)

Wakil Asisten Sosial dan Politik Kasdam IV/Diponegoro (1994—1995)

Asisten Sosial dan Politik Kasdam IV/Diponegoro (1995—1997)

Komandan Korem 141/Toddopuli (1997—2001)

Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (2001—2003)

Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro (2003)

Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Wadankodiklatad) (2003—2005)

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura (2005—2006)

Pemerintahan

Anggota DPR RI (2009—2016)