Bahlil Izinkan Lagi Tambang Nikel di Raja Ampat, Susi Minta Prabowo Hentikan

The Minister of Energy and Mineral Resources, Bahlil Lahadalia, has granted permission to resume operations on Gag Island in Raja Ampat following a months-long halt.

Baca juga: DAP Kritik Usul Bahlil Agar Kasus Tambang Nikel Raja Ampat Diselesaikan Secara Adat

[Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan izin kelanjutan operasi aktivitas tambang di Pulau Gag, Raja Ampat menyusul penghentian sementara selama beberapa bulan sebelumnya]

Susi lantas memberikan peringatan; jika wilayah Raja Ampat beserta kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya rusak, maka itu akan menjadi penyesalan terbesar bagi masyarakat Indonesia.

Ia pun memohon kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghentikan aktivitas pertambangan di Raja Ampat.

Dalam cuitannya ini, Susi menandai langsung akun X resmi milik Prabowo, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, dan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya).

Berikut cuitan Susi Pudjiastuti selengkapnya:

Bila keindahan dan keutuhan wilayah laut Raja Ampat rusak tercemar. Kita menyesalinya dan anak cucu kita tidak akan memaafkan kita. Mohon hentikan sebelum ini terjadi Pak Presiden @prabowo @setkabgoid @KemensetnegRI @gerindra

Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri KKP RI di Kabinet Kerja era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla pada periode 27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019.

Ia dikenal sebagai pengusaha sekaligus sosok yang aktif menyuarakan isu-isu lingkungan, terutama yang terkait dengan kelautan dan keberlanjutan, termasuk konservasi laut dan pesisir.

Sejumlah isu yang pernah disoroti Susi meliputi penolakan aktivitas tambak udang yang merusak mangrove, tambang nikel yang merusak di Raja Ampat, dan pemasangan keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran.

Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas Tambang di Raja Ampat dan Cabut Izin PT Gag Nikel
Terkait kelanjutan operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat, Greenpeace Indonesia juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan operasional perusahaan tambang tersebut.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menilai langkah itu mengartikan pengabaian terhadap ekosistem laut Raja Ampat yang menjadi rumah bagi 75 persen spesies terumbu karang dunia. 

“Memberikan izin tambang untuk beroperasi lagi di wilayah ini menunjukkan keserakahan pemerintah dan korporasi, yang menempatkan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia di bawah keuntungan ekstraktif jangka pendek," kata Arie dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Greenpeace dan lebih dari 60.000 orang telah menandatangani petisi atas hal tersebut.