Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Rekam Jejak Purbaya Yudhi Sadewa, Baru Dilantik Jadi Menkeu Sudah Salah Ngomong Endingnya Minta Maaf

Purbaya Yudhi Sadewa disorot karena menyebut tuntutan publik 17+8 hanya sebagai suara dari sebagian kecil rakyat.

|
Editor: Sakinah Sudin
Capture YouTube Sekretariat Presiden/ lps.go.id
MENTERI KEUANGAN - Purbaya Yudhi Sadewa dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Senin, 8 September 2025 (kiri) dan potret Purbaya Yudhi Sadewa di laman lps.go.id. Purbaya Yudhi Sadewa jadi sorotan gegara ucapannya terkait 17+8 Tuntutan Rakyat. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru dilantik Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Purbaya Yudhi Sadewa sudah salah ngomong.

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan, Senin (8/9/2025).

Ia dan empat menteri lainnya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 86B tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negera Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Namun baru beberapa saat usai dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa langsung viral di media sosial.

Purbaya Yudhi Sadewa disorot karena jawabannya soal 17+8 Tuntutan Rakyat

17+8 Tuntutan Rakyat adalah berbagai aspirasi dan desakan rakyat yang beredar pada unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus 2025 di media sosial. 

Tuntutan ini dirumuskan oleh sejumlah influencer dan aktivis media sosial, termasuk Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan lainnya. 

Mereka mengumpulkan sekitar 211 tuntutan dari berbagai organisasi masyarakat sipil (seperti YLBHI dan PSHK) dan merangkumnya menjadi format “17+8” dalam waktu relatif singkat (sekitar tiga jam).

17+8 Tuntutan Rakyat terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang yang dilayangkan kepada pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Isi tuntutan diantaranya publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif serta memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.

Selain itu, tuntutan agar UU Perampasan Aset Koruptor disahkan dan ditegakkan.

Pertanyaan terkait 17+8 Tuntutan Rakyat dilontarkan wartawan saat Purbaya Yudhi Sadewa berada di  Gedung Kemenkeu, Senin.

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita," kata Purbaya dikutip dari YouTube KompasTV.

"Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," imbuhnya.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved