Mantan Intel BIN Bongkar Keanehan Dari Demo Makzulkan Gibran Jadi Bubarkan DPR RI

Ia pun menyinggung adanya ego sektoral dan penggunaan aparat untuk kepentingan politik yang membuka celah kerusuhan. “Kejadian (kemarin) ini diakibatkan oleh ego sektoral. Kemudian penggunaan pengamanan, satuan pengamanan untuk kepentingan politik. Sehingga membuka peluang terjadinya aksi-aksi seperti ini. Kita tidak menutup mata, polisi banyak digunakan untuk kepentingan politik, politik praktis. Pemilu kemarin, demo kemarin juga seperti itu. Bisa dibayangin, satu hal yang nggak pernah terjadi, Gegana dengan mudah dimasukkan oleh massa,” jelasnya.

Menurut Sri Radjasa, tuntutan publik yang meminta pergantian Kapolri merupakan akumulasi kekecewaan.

“Sebenarnya kalau tuntutan pergantian Kapolri, itu sudah merupakan akumulasi persoalan. Karena kita lihat selama ini, Kapolri tidak bisa bersikap adil dalam beberapa kasus hukum. Banyaknya keterlibatan polisi di kasus persoalan backing tambang dan segala macam. Jadi tuntutan rakyat kemarin bukan semata-mata kejadian ini, ini sudah akumulasi. Dan ini harus didengar oleh Presiden. Kalau Presiden menginginkan polisi yang lebih baik untuk ke depan. Kalau enggak, ini bisa terjadi masyarakat marah, targetnya presiden,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan soal aspirasi murni rakyat yang harus tetap terjaga.

“Ketika aparat penegak hukum masih seperti ini, masih ada kepentingan politik yang menunggangi mereka, ini tidak akan jalan. Akan terjadi kriminalisasi. Makanya itu kan tuntutan publik cukup rasional. Ganti kapolri, udah begitu saja. Benahi reformasi di tubuh polisi. Makanya ini akan jalan. Tapi kalau tidak, akan terjadi aksi-aksi yang lebih besar,” pungkas Sri Radjasa.(*)