Kerusuhan 298 Beda 1998, Motif dan Pemicunya

TRIBUN-TIMUR.COM - Kerusuhan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sorotan utama.

Data BPBD, kerugian akibat aksi anarkis 29-31 Agustus 2025 diperkirakan lebih dari Rp 500 miliar, dengan empat korban jiwa dan delapan luka-luka.

Dua gedung parlemen dibakar dan dijarah: DPRD Makassar (Rp253 miliar) dan DPRD Sulsel (Rp340 miliar).

Selain itu, 67 mobil dan 17 motor milik pejabat dan anggota DPRD dibakar, satu restoran cepat saji dan tiga pos polisi dirusak, serta peralatan lalu lintas di Jl Pettarani dihancurkan (Rp1,1 miliar).

Para pakar menyebut akar masalah kerusuhan adalah ekonomi, pajak, dan ketidakadilan sosial.

Baca juga: Dosen Ekonomi UNM Latih Ibu-ibu Bonto Perak Pangkep Olah Bandeng Jadi Pempek dan Dinsum

Pemicu awal termasuk kasus ojol Affan yang dilindas kendaraan taktis Brimob dan video anggota DPR RI berjoget di tengah kesengsaraan rakyat.

Isu pajak, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kontroversi tunjangan pejabat kemudian memperluas amarah publik.

Diskusi menyoroti delapan dampak jangka menengah-panjang, antara lain menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, terganggunya rantai logistik, inflasi tinggi, citra

Indonesia di mata investor menurun, dan pelebaran jurang ketimpangan ekonomi.

Sembilan guru besar, tiga aktivis lintas kampus, dan dua perwakilan media berkumpul dalam Forum Dosen, digelar di Newsroom Tribun-Timur.com, Rabu (3/9/2025).

Diskusi ini mengangkat tema “Pemulihan Bangsa”, menyoroti eskalasi kerusuhan sosial-politik yang melanda 57 kota, termasuk Makassar, pada 25 Agustus-1 September 2025.

Forum ini dimoderatori Adi Suryadi Culla, menekankan pentingnya peran intelektual dalam memberi solusi konkret.

Pemimpin Umum Tribun Timur, Andi Suruji, dan Pemimpin Redaksi, Thamzil Thahir juga memberi tanggapan.

Beberapa guru besar yang hadir antara lain Prof Amran Razak (FKM Unhas), Prof Mustari Mustafa (Filsafat Pendidikan dan Dakwah UIN Alauddin), Prof Tahir Kasnawi (Unhas), Prof Arismunandar (UNM), Prof Pangerang Moenta (Unhas), Prof Qasim Mahtar (UIN Alauddin), Prof Muin Fahmal (UMI), Prof Hamid Paddu (FEB Unhas), dan Prof Firdaus Muhammad (Komunikasi Politik Islam UIN Alauddin).

Mantan Atase Pendidikan RI di Canberra, Imran Hanafi, aktivis dan seniman Moch Hasymi Ibrahim, serta pengamat sosial-politik Mulawarman juga berperan sebagai pembicara dalam diskusi ini.

Qasim Mahtar

Guru Besar UINAM Prof Qasim Mahtar, menegaskan kondisi sosial politik Indonesia saat ini tidak bisa disamakan dengan era-era sebelumnya.

Menurutnya, kehadiran teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bergerak dan berinteraksi.

“Demonstrasi di jalanan sudah tidak lagi efektif. Sekarang ini era teknologi digital. Cara-cara yang dulu kami lakukan saat mahasiswa, sudah berbeda dengan kondisi sekarang,” ujarnya.

Prof Qasim yang kini berusia 78 tahun mengaku beruntung bisa merasakan perubahan zaman yang begitu ekstrem.

Ia menyoroti kerusuhan yang terjadi belakangan ini, termasuk di Makassar, di mana aksi massa berujung pada penjarahan dan pembakaran fasilitas umum.

Menurutnya, peristiwa itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuatan yang menguasai teknologi informasi.

“Kalau rakyat bicara, kita bisa menduga. Tapi siapa yang benar-benar menggerakkan kerusuhan sulit ditunjuk, kecuali mereka yang menguasai teknologi. Pelaku bisa bebas karena tidak mudah diidentifikasi,” jelasnya.

Dalam paparannya, Prof Qasim juga menyinggung dinamika politik nasional sejak era Presiden Joko Widodo hingga diteruskan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut Prabowo masih mendapatkan dukungan mayoritas rakyat karena dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan Jokowi.

“Prabowo itu militer, dan dia merasa Jokowi punya jasa besar. Tidak mungkin ada militer yang mengkhianati loyalitasnya. Digitalisasi boleh saja mengaduk-aduk, tapi suara mayoritas tetap ke mereka,” ujarnya.

Ia mengingatkan kelompok berideologi anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan anti-NKRI masih aktif bergerak secara diam-diam dengan memanfaatkan era digital.

“Semua kekuatan berideologi yang pernah digilas di masa lalu masih melakukan kaderisasi. Tapi tanggal 29 kemarin sudah tercium. Presiden juga sudah tahu, tinggal bagaimana menindak tanpa menimbulkan keributan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Prof Qasim mengkritik sejumlah guru besar yang kerap mengeluarkan pernyataan politik partisan. Menurutnya, hal itu tidak membawa manfaat bagi bangsa.

“Ada guru besar sampai gila-gilaan mendukung capres tertentu. Mana perasaan dan independensi itu? Tidak ada gunanya guru besar kumpul hanya untuk bikin pernyataan politik,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak para akademisi untuk kembali fokus ke kampus dan mendidik mahasiswa agar tidak mudah terjebak dalam aksi jalanan yang rawan ditunggangi pihak lain.

“Mari kita kembali ke kampus, mengingatkan mahasiswa agar berhenti demo. Mereka tidak bisa melawan gerakan digitalisasi yang mengerahkan orang-orang di luar kalangan akademisi. Kalau mahasiswa ikut turun, mereka akan kalah di lapangan dan hanya jadi bagian dari kerusuhan,” pesannya.

Prof Qasim menutup dengan peringatan agar civitas akademika tidak tertinggal dalam menghadapi era baru.

“Presiden sudah bersungguh-sungguh memperbaiki bangsa ini. Tapi kita bisa konyol kalau tidak mampu menguasai era digital,” tandasnya.

Muin Fahmal

Guru Besar Universitas Muslim Indonesia, Prof Muin Fahmal, menilai kisruh aksi demonstrasi di Makassar mencerminkan masalah kompleks di Indonesia.

“Negara kita salah urus. Dekati masalah itu dari masalah,” tegas Prof Muin Fahmal dalam Forum Dosen di Kantor Tribun Timur, Jalan Cenderawasih, Makassar, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, pemerintah harus dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan yang muncul.

Ia menyoroti penegakan hukum dipermainkan kekuasaan, sehingga hukum tunduk pada penguasa, bukan sebaliknya.

Selain itu, politik juga bermasalah, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang memicu kemarahan publik, serta respon politisi yang dinilai mengolok-olok masyarakat.

“Masalah ekonomi, perbaiki ekonomi. Masalah hukum, perbaiki hukum. Masalah politik, perbaiki politik. Karena bermasalah semua, teori hukum mengatakan 60 persen hidup suatu negara tergantung konsistensi hukumnya,” jelasnya.

Prof Muin menambahkan, sistem politik harus diperbaiki agar lahir politisi yang benar-benar negarawan. Menurutnya, pemerintah harus gesit menelusuri akar masalah di masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Hamid Paddu

Ketimpangan masih jadi persoalan mendasar di Indonesia. Guru Besar Unhas, Prof Hamid Paddu, menyebut kondisi ini sebagai penyakit sosial ekonomi yang terus berulang.

Keresahan masyarakat di masa lalu kerap dimotori gerakan mahasiswa yang berperan sebagai jembatan komunikasi dengan publik.

Organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi motor penggerak mampu menyuarakan ketidakadilan. Namun, di era modern, peran itu mengalami transformasi.

“Kalau dulu alatnya organisasi tradisional, sekarang motor gerakan adalah digital. Informasi tersebar dalam hitungan detik, tanpa filter, dan sering kali dipelintir menjadi hoaks untuk kepentingan pemilik platform,” kata Prof Hamid Paddu dalam Dialog Forum Dosen tentang Pemulihan Bangsa di Kantor Tribun-Timur.com, Jl Opu Dg Risadju, Rabu (3/9).

Ia menilai digitalisasi kini menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan masyarakat, sekaligus memperlebar jurang ketimpangan.

Parahnya, media sosial yang menjadi produk digital justru sering mendekatkan masyarakat pada kemarahan.

Fenomena itu terlihat dari aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir yang banyak melibatkan pelajar di bawah umur.

“Kemarin banyak anak SMP turun ke jalan. Mereka bergerak karena dipengaruhi TikTok. Jadi ada media digital yang langsung membimbing rakyat untuk bertindak,” jelasnya.

Untuk meredam kondisi ini, Prof Hamid mengusulkan adanya ‘sekolah rakyat’.

Namun, ia menekankan bahwa sekolah rakyat bukan berupa bangunan, melainkan sebuah proses pendidikan yang memberi pencerahan informasi, ekonomi, dan sosial kepada masyarakat.

Menurutnya, kelas menengah adalah kelompok yang paling merasakan efek ketimpangan ekonomi saat ini.

Jika kelompok elit atas menikmati pendapatan besar seiring produktivitas tinggi, dan kelompok miskin mendapat bantuan sosial, maka kelas menengah justru dibiarkan menganga.

“Celakanya, kelas menengah ini dekat dengan digitalisasi. Mereka tumbuh rasional dan kritis, lalu menyuarakan keresahan tentang ketidakadilan. Tetapi, informasi yang mereka konsumsi sering kali dikuasai dan bisa dibelokkan,” ujarnya.

Selain itu, masalah pangan juga menjadi pemicu kemarahan masyarakat. Meski produksi gabah dalam enam bulan terakhir meningkat, harga beras justru melonjak tajam. Upaya pemberantasan mafia beras membuat sebagian pengusaha besar menahan stok.

“Pengusaha tiba-tiba sembunyikan barang. Hukum ekonomi jelas, kalau barang ditahan, harga naik. Ini bukan karena gabah kurang, tapi karena pengusaha nakal yang menguasai pasar,” tegas Prof Hamid.

Ia sendiri mengaku merasakan dampaknya. Harga beras yang biasanya Rp67 ribu per 5 kilogram, kini melonjak hingga Rp110 ribu.

Akumulasi dari berbagai kekecewaan inilah, kata Prof Hamid, yang akhirnya melahirkan gelombang gerakan masyarakat. Ketimpangan yang kian nyata di tengah kehidupan rakyat, menjadi bara yang mudah tersulut.

Amran Razak

Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Amran Razak, menilai aksi protes terjadi sebagai simbol kepongahan dan puncak depresi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi kesehatan mental sebagian peserta aksi bermasalah karena mereka “tidak waras tapi seperti orang waras.”

Prof Amran yang berusia 70 tahun, menyebut pengalaman panjangnya sebagai akademisi membuatnya lebih lama menyaksikan penderitaan dan depresi masyarakat.

Ia juga menyoroti kooptasi instrumen gerakan mahasiswa, yang kini lebih banyak bergerak di warkop daripada markas organisasi seperti HMI atau PMII.

Selain itu, Prof. Amran menambahkan komentar terkait kondisi sosial lokal, menyebutkan, “Tidak adami orang Makassar yang direkeng. Wapres kita anak beru bakka.”

Mulawarman

Pengamat sosial politik, Mulawarman, menilai kaum intelektual dan wakil rakyat gagal hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial-ekonomi yang semakin kompleks.

Disampaikan dalam Dialog Forum Dosen bertema Pemulihan Bangsa di Kantor Tribun Timur, Jalan Cendrawasih, Makassar, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, peran intelektual seharusnya menenangkan dan mengarahkan masyarakat sejak awal, bukan baru muncul ketika masalah sudah meledak.

“Pernahkah kita bicara ketika PDAM mencopot 800 karyawannya? Atau saat 2.000 PPPK dimutasi dan kemiskinan ekstrem meningkat di Sulsel? Tidak ada. Kita hanya bersuara setelah masalah pecah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kegagalan pemerintah provinsi mengelola bonus demografi. Indikator sosial justru memburuk dengan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

“Generasi muda kini tertekan. Mereka harus membantu orang tua, sementara dirinya sendiri pengangguran. Itu yang saya sebut generasi frustrasi,” ungkapnya.

Mulawarman pun mengkritik DPRD Sulsel yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Waktu PDAM memecat karyawan, mana ada anggota DPR yang membela? Mereka justru ketakutan sama gubernurnya,” katanya.

Ia menegaskan, meningkatnya pengangguran—lebih dari 8.000 orang pada Mei lalu—tidak boleh sekadar disalahkan pada masyarakat atau demonstran.

“Orang terdidik tidak diajarkan mencari pelaku, tapi memecahkan masalah. Itu yang mestinya kita lakukan,” pungkasnya.

Andi Suruji

Rakyat menjerit merasakan ketidakadilan. Disampaikan Pemimpin Umum Tribun Timur, Andi Suruji, dalam Dialog Forum Dosen bertema Pemulihan Bangsa di Kantor Tribun Timur, Jalan Opu Dg Risadju, Rabu (3/9/2025).

Ia menilai persoalan bermula sejak awal tahun ketika pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah secara besar-besaran. Imbasnya, masyarakat kembali menjadi korban.

“Begitu awal tahun keluar Keppres Efisiensi, tidak ada uang mengalir ke daerah. Kontraktor berteriak, lalu semua masalah menggelinding dan ujungnya tetap ke rakyat. PBB naik seribu persen,” tegasnya.

Andi juga menyoroti anomali di sektor pangan. Meski pemerintah mengklaim stok beras mencapai 4 juta ton lebih, harga di pasar justru naik.

“Logikanya, kalau stok banyak pasar harus diguyur agar harga turun. Tapi malah muncul isu oplos, sehingga pengusaha takut memproduksi. Itu menjengkelkan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menandakan ada kepentingan yang bermain di balik kisruh pangan dan ekonomi. Karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi politik dan penegakan hukum.

“Reformasi UU Politik, UU Pemilu, dan supremasi hukum harus ditegakkan. Konflik selalu muncul ketika rakyat merasa tidak adil—baik dengan pemerintah maupun antar kelompok. Saat ini rakyat sangat merasakan ketidakadilan,” pungkasnya.

Adi Suryadi Culla

Kondisi bangsa saat ini dinilai tidak sedang baik-baik saja. Maraknya aksi unjuk rasa, penjarahan, hingga pembakaran di berbagai daerah menjadi perhatian serius kalangan akademisi.

Forum Dosen pun menggelar dialog khusus membahas langkah-langkah untuk memulihkan bangsa di tengah dinamika sosial dan politik yang kian kompleks.

Moderator Forum Dosen, Adi Suryadi Culla, menegaskan rasa keprihatinan para akademisi atas situasi nasional.

“Hari ini sesuai dengan tujuan pertemuan, kita membahas perkembangan yang dihadapi negeri. Kita sebagai akademisi prihatin dengan situasi ini, bahkan mungkin tidak terduga bisa sefatal sekarang,” ucapnya.

Menurut Adi, gejolak sosial yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap kondisi di daerah maupun kritik pada level nasional.

“Sudah jelas ada ketidakpuasan masyarakat. Namun, pemerintah tampak kurang sensitif mengantisipasi lebih dini. Ketika proses dialog tersumbat, akhirnya muncul letupan sosial,” jelasnya.

Ia juga menilai fenomena saat ini tidak bisa disamakan dengan peristiwa reformasi 1998 maupun gelombang penolakan Omnibus Law.

“Sebagian orang bingung. Disamakan dengan 1998 tidak bisa, disamakan dengan Omnibus Law juga tidak pas. Inilah yang kita bahas bersama, agar lahir perspektif dan solusi yang sesuai dengan sistem yang ada,” tambah Adi.

Thamzil Thahir

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Timur, Thamzil Thahir, menekankan pentingnya kehadiran para akademisi untuk memberi pencerahan di tengah situasi bangsa yang penuh gejolak.

“Kami wartawan bekerja dengan tujuh kata tanya, 5W dan 2H. Tapi paling berat adalah menjawab ‘kenapa’. Kehadiran para guru besar dalam forum ini membantu kita memahami alasan di balik situasi yang terjadi,” ujarnya.

Thamzil menilai, forum semacam ini sangat penting karena mampu memberi arah lebih jelas bagi publik.

“Kenapa ini penting? Karena empat dari tujuh pertanyaan bisa dengan cepat dijawab teknologi, bahkan kecerdasan buatan (AI). Tetapi menjawab ‘kenapa’ membutuhkan analisis kritis,” jelasnya.

Ia berharap, forum dosen dapat menjadi ruang untuk melahirkan pemahaman baru sekaligus menemukan jalan keluar bagi persoalan bangsa.