Sekolah dan Kampus Ditutup, Belajar Daring hingga 4 September

TRIBUN-TIMUR.COM - Kampus dan sekolah di Makassar ditutup. 

Murid,  pelajar, siswa, dan mahasiswa belajar via online. Mereka diajar dalam jaringan internet (daring).

Situasi Makassar akhir pekan kemarin sudah normal. 

Hanya bangkai gedung DPRD Makassar yang masih menimbulkan kerumunan massa. 

Hingga H+3 pascapembakaran, belum kelihatan ada police line di sekitar Gedung DPRD Makassar maupun DPRD Sulsel. 

Polisi dan garisnya tak tampak. Pos polisi di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin maupun di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jl Urip Sumoharjo sudah tiga hari tiga malam kosong melompong. 

Polisi lalu lintas, Brimob hingga Jatanras menghilang. 

Baca juga: Api Kembali Muncul di Puing-Puing Gedung DPRD Makassar, Pemadam Diterjunkan

Sementara traffic light di jalan protokol di Makassar kebanyakan rusak. CCTV e-tilang juga kebanyakan tak ada lagi di tempat semula.

Beberapa kampus di Makassar, khususnya negeri seperti Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar telah menerbitkan surat edaran agar perkuliahan dilaksanakan secara daring. 

Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel telah mengeluarkan edaran siswa tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP hingga SMA agar belajar daring.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga menerbitkan edaran PNS bekerja dari rumah.

Surat bernomor 272/tahun 2025 tentang Pelaksanaan Work From Home (WFH) itu dikeluarkan Minggu (31/8/2025). 

Kebijakan ini sebagai respon atas kondisi keamanan yang diperkirakan tidak kondusif menyusul rencana unjuk rasa besar-besaran secara nasional yang akan digelar hari ini.

Surat WFH ditujukan kepada para Staf Ahli Wali Kota Makassar, Asisten Setda Kota Makassar, hingga Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Makassar.

Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya informasi demonstrasi yang akan digelar di wilayah Kota Makassar.

Hal ini juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran akses transportasi. 

"Work from home dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 September 2025 sebagai langkah antisipatif adanya gangguan keamanan dan ketertiban," ucap Munafri Arifuddin, Minggu (31/8/2025). 

Ia menegaskan, seluruh pegawai tetap wajib melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 

Apabila dibutuhkan koordinasi pekerjaan dapat dilakukan melalui sistem daring atau online.

Pengaturan internal pelaksanaan WFH akan diatur masing- masing kepala perangkat daerah.

Atasan langsung wajib memastikan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahannya. 

"Jika terdapat pekerjaan mendesak harus dilakukan di kantor, harap dikomunikasikan terlebih dahulu dengan atasan masing- masing," katanya. 

Bagi pegawai rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan unit kerja pelayanan tetap berkantor. 

Sebab, layanan publik tetap harus berjalan demi kepentingan masyarakat. 

Mereka tetap akan melakukan pelayanan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku namun bisa menggunakan pakaian bebas dan rapi.

Jaga Keamanan Kota

Munafri Arifuddin mengimbau demonstran maupun masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban saat melakukan aksi unjuk rasa hari ini.

Menurut Appi, sapaannya, Kota Makassar adalah rumah bersama. 

Sehingga semua orang wajib menjaga ketenangan dan saling menghargai.

Ia percaya, Makassar akan selalu menjadi kota yang rukun dan maju. 

"Mari kita rawat kebersamaan dan rasa persaudaraan demi terciptanya Kota Makassar yang aman, damai, dan jauh dari segala bentuk provokasi," imbaunya. 

Munafri juga menegaskan, aspirasi harus disampaikan tanpa kekerasan.

"Namanya demokrasi, tolong sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kita tolak adalah kekerasan, premanisme, dan tindakan yang melampaui batas. Karena akibatnya, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban," tegasnya.

Ia mengingatkan masyarakat tak mudah terprovokasi. 

"Makassar ini tempat kita semua mencari nafkah, membesarkan anak-anak, dan membangun masa depan," tutur Appi.

"Karena itu, saya mengajak semua warga, mari kita jaga Makassar bersama-sama. Tidak ada lagi sekat, yang ada hanyalah warga Makassar yang ingin menjaga kotanya tetap damai, lanjut politisi Golkar itu.

Unhas Tetap Wisuda

Unhas menetapkan kuliah daring akibat situasi tidak kondusif di Makassar.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 50560/UN.4.1.1/PK.01.03/2025.

Surat edaran dikeluarkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof drg Muhammad Ruslin.

Pelaksanaan kuliah daring berlangsung pada 1 hingga 4 September 2025 mendatang.

"Kebijakan ini diambil agar proses belajar tetap berjalan," ujar Humas Unhas, Ishaq Rahman.

Perkuliahan daring menggunakan Sikola 2.0, Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams.

Materi pembelajaran tetap disusun untuk mendukung ketercapaian mata kuliah dan lulusan.

Kegiatan akademik seperti seminar dan ujian juga diizinkan secara daring.

Namun, prosesi wisuda tetap digelar luring di Baruga AP Pettarani.

"Unhas menggelar wisuda offline pada 2 dan 3 September," lanjut Ishaq Rahman.

Tahapan pemilihan Rektor Unhas juga tetap berjalan secara tatap muka.

UNM Catat Kehadiran

UNM menerbitkan surat edaran ditandatangani Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof Dr Andi Aslinda.

Dalam surat tersebut, seluruh dosen dan mahasiswa diminta melaksanakan perkuliahan secara daring melalui platform kro.unm.ac.id atau metode asinkron seperti pemberian materi, rekaman video, dan penugasan.

“Kehadiran mahasiswa tetap dicatat melalui sistem presensi daring maupun bukti pengumpulan tugas,” tulis Prof Andi Aslinda.

Kegiatan akademik penting lainnya tetap dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk seminar, ujian tutup, dan promosi. 

UIN Alauddin

Proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dialihkan dari luring ke daring.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: B.3291/un.06/PP.00/08/2025.

Surat edaran ditujukan kepada Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro AAKK/AUPK, Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI), Ketua LPM, Ketua LP2M, dan Wakil Koordinator Kopertais Wilayah VIII.

Pembelajaran daring berlaku mulai Senin (1/9/2025) hingga Kamis (4/9/2025).

“(Iya UIN Alauddin) kuliah online atau daring,” kata Pranata Humas Madya UIN Alauddin Makassar, Ismi Sabariah, saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis, menjelaskan keputusan ini diambil untuk menjaga keamanan di lingkungan kampus.

Hal tersebut juga merupakan hasil kesepakatan Rapat Pimpinan UIN Alauddin Makassar pada Jumat (29/8/2025).

"Seluruh proses pembelajaran di Kampus I dan II dialihkan dari model offline ke online,” jelasnya.

Dalam surat edaran disebutkan, mahasiswa yang menjalani ujian penyelesaian studi seperti skripsi, tesis, dan disertasi tetap dapat melaksanakan ujian secara luring, dengan syarat menunjukkan dokumen persiapan ujian.

Satuan pengamanan diminta memperketat penjagaan di pintu masuk kampus.

Pimpinan dan pejabat UIN Alauddin juga diminta berkoordinasi maksimal dengan pihak terkait untuk menjaga situasi kampus tetap kondusif. 

UMI Hanya Maklumat

Universitas Muslim Indonesia (UMI) mengeluarkan maklumat di tengah dinamika sosial, politik, dan kebangsaan penuh tantangan.

Kampus berfokus pada Ilmu dan Ibadah, Pendidikan dan Dakwah, serta Pengabdian dan Perjuangan ini terpanggil menyampaikan maklumat moral berlandaskan nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Maklumat disampaikan Rektor UMI Prof Hambali Thalib, didampingi wakil rektor dan pengurus Yayasan Wakaf UMI di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Minggu (31/8/2025).

Maklumat ditujukan kepada civitas akademika UMI, alumni, mahasiswa, masyarakat Sulawesi Selatan, dan bangsa Indonesia secara umum.

Tujuannya sebagai seruan kebangsaan untuk memelihara persatuan, keadilan, dan nilai kemanusiaan.

Rektor UMI, Prof Hambali Thalib, menjelaskan UMI selama ini banyak memberikan pemikiran dan masukan untuk kepentingan bangsa.

“Kita perlu duduk bersama, memberikan konsep pemikiran dalam mewujudkan apa yang perlu diperkuat,” jelas guru besar Fakultas Hukum UMI tersebut.

Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, Prof Masrurah Mokhtar, mengatakan masyarakat menginginkan hal terbaik untuk bangsa.

Namun cara menyampaikan kebaikan itu berbeda-beda.

“Kami sendiri dari UMI merasa terpanggil, kita harus menjadi mediator. Sebagai wadah untuk mendengarkan dan menampung aspirasi,” kata Prof Masrurah Mokhtar.

Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Prof Mansyur Ramly, menekankan Indonesia adalah bangsa besar dihadapkan pada berbagai ujian.

Sebagai perguruan tinggi, UMI harus bekerja sama menemukan solusi atas masalah masyarakat.

“UMI sebagai universitas salah satu tinggi harus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tutur Prof Mansyur Ramly.

Berikut isi Maklumat UMI:

"UMI mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya mahasiswa dan generasi muda, menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan rakyat secara arif, bijaksana, dan beradab, berlandaskan nilai agama, budaya, serta kearifan lokal Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi siri' na pacce (harga diri dan solidaritas).

UMI menegaskan pentingnya perjuangan intelektual dan kemanusiaan melalui cara damai, dialogis, dan konstruktif agar melahirkan solusi membangun dan tidak menambah masalah bagi bangsa.

UMI mengimbau mahasiswa dan masyarakat menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis yang menimbulkan luka, kerugian, dan mengaburkan nilai luhur perjuangan.

UMI meyakini keberkahan perjuangan hanya hadir bila ditempuh dengan jalan sesuai ajaran Islam, nilai moral universal, dan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan perubahan bermartabat dan diridai Allah SWT.