Prof Sukri: Isu Provokator di Balik Kericuhan Tak Bisa Dibendung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi demonstrasi di Kota Makassar berujung ricuh pada Sabtu (30/8/2025) dini hari.

Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DPRD Kota Makassar hangus dibakar massa.

Puluhan mobil dan motor hangus dilalap api.

'Makassar Menyala' tagline ini bergema dengan aksi pembakaran massa ke dua kantor legislatif tingkat provinsi dan kota ini.

Pengamat Pemerintahan Prof Sukri Tamma menyebut gerakan ini merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat.

Bukan hanya di Sulsel, namun menjadi isu nasional diseluruh daerah se-Indonesia.

"Kalau kita lihat di dalam gerakan manapun, punya tujuan yang biasanya didasari pemahaman tertentu. Ini adalah sebuah indikasi kekecewaan rakyat kepada pemerintah terkait beberapa hal. Ini terakumulasi dan mendorong masyarakat dari elemen berbeda bergerak bersama," tegas Prof Sukri kepada Tribun-Timur.com pada Minggu (31/8/2025)

Beberapa pekan belakangan, masyarakat memang menghadapi ragam keputusan kontroversial pemerintah.

Mulai dari kenaikan pajak PBB P2 diberbagai daerah, pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait guru dan dosen.

Lalu gaji anggota DPR RI mencapai Rp3 juta sehari hingga aksi joget-joget anggota DPR RI yang dikecam warganet.

Ditengah situasi ekonomi masyarakat makin sulit, kemarahan memuncak sampai memantik gerakan massa.

Prof Sukri menimbang sejumlah dampak aksi anarkis massa.

Aksi anarkis hingga merusak kantor DPRD dinilai pasti menimbulkan kecurigaan.

Isu adanya provokator dibalik kericuhan tak bisa dibendung dengan situasi anarkis.

"Ketika sudah anarkis, merusak pasti ada menimbulkan kecurigaan ada pihak tertentu membuat situasi yang semestinya kondusif jadi anarkis," jelas Prof Sukri.

Prof Sukri mengingatkan setiap gerakan massa perlu waspada adanya pihak-pihak provokator.

Pihak tidak bertanggungjawab ini menurutnya memanfaatkan situasi kekacauan demi mencapai tujuan tertentu.

"Suka atau tidak, kita harus hati-hati ada pihak mau mendompleng dengan masing kondisi saat ini. Bukan hal baru ada free rider menunggangi kegiatan seperti ini. Itu bukan rahasia umum," jelasnya.

Dekan FISIP Unhas ini menyebut setiap masyarakat yang murni menyampaikan keresahannya tentu tidak ingin berakhir anarkis.

Apalagi hingga menyebabkan jatuhnya jorban jiwa.

"Saya yakin kalau masyarakat dikonfirmasi mau kejadian seperti ini? pasti tidak mau. Siapa yang menginginkan kondisi chaos? bahkan saya kira demonstran yang bergerak karena ingin menyampaikan aspirasi tentu tidak menginginkan ini," lanjutnya.

Semua massa aksi disebutnya tentu menyesali kondisi terjadi.

Bahwa ada korban luka-luka hingga nyawa melayang imbas aksi pembakaran.

Disisi lain, kerugian anggaran diyakini terdampak dari aksi anarkis membakar DPRD Sulsel maupun Makassar.

Gedung DPRD harus menjalani perbaikan tentunya dengan memanfaatkan anggaran daerah.

"Ketika ada banyak fasilitas rusak kan perlu diperbaiki, terus anggarannya dari pemerintah. Seharusnya dipakai untuk inisiatif hal lain, harus dipakai membenahi (DPRD).

 Itu juga merugikan masyarakat umumnya. Harusnya dipakai untuk apa, dialokasikan untuk (memperbaiki) dengan alasan darurat," tegas Prof Sukri.

Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, tidak layak lagi digunakan setelah dibakar massa.

Sebagian besar ruang dan fasilitas di gedung DPRD Sulsel tersebut sudah tidak layak digunakan.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif menyebut nyaris seluruh ruang dan fasilitas luluh lantak akibat kebakaran.

"Hampir seluruh ruang dan bangunannya terbakar," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu usai meninjau lokasi,

Ia meninjau lokasi bersama dua legislator lainnya.

Yakni, Ketua Fraksi Partai Gerindra Fadel Muhammad Tauphan Ansar dan Ketua Fraksi Harapan (Hanura-PAN) Muh Irfan AB.

Namun, mereka belum bisa masuk ke gedung karena petugas pemadam kebakaran (Damkar) masih memadamkan sisa api.

Sufriadi menambahkan, pihaknya akan membahas secara internal lokasi kantor sementara bagi para anggota dewan.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

ket foto : AKSI DEMO - Pengamat Pemerintahan Prof Sukri Tamma (Kiri). Kondisi Gedung DRPD Kota Makassar (Kanan) imbas aksi demo di Makassar pada Sabtu (30/8/2025)